Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Sudah Final, Ma'ruf Sebut Perdebatan antara Pancasila dan Khilafah Tak Perlu Ada

Kompas.com - 06/04/2019, 22:09 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Dalam deklarasi dukungan dari Jaringan Muda Mathlaul Anwar, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin membahas perdebatan tentang Pancasila dan khilafah sebagai dasar negara.

Menurut dia, tak perlu ada perdebatan soal itu.

"Ini saya kira hal yang penting untuk dipahami agar kita tidak dipersoalkan lagi antara Pancasila dan khilafah," ujar Ma'ruf di Hotel Allium, Tangerang, Sabtu (6/4/2019).

Ma'ruf menjelaskan, Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Isi Pancasila mampu mengakomodasi bangsa Indonesia yang berbeda-beda.

Baca juga: Jaringan Muda Mathlaul Anwar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Maruf

Sementara itu, kata Ma'ruf, khilafah sendiri merupakan konsep yang islami. Namun, bukan berarti konsep negara lainnya tidak islami.

Ma'ruf mengatakan Yordania memiliki sistem kerajaan. Namun, tetap islami menurut ulama di sana.

Menurut dia, sistem tersebut menjadi kesepakatan di negara masing-masing. Ketika khilafah mencoba masuk ke Indonesia yang memiliki landasan Pancasila, Ma'ruf menilai sistem itu otomatis tertolak.

"Bukan ditolak tetapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak boleh masuk tetapi ditolak. Kalau tertolak ya memang tidak bisa masuk. Kenapa? Karena menyalahi kesepakatan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Ikatan Sarjana NU Menyatakan Dukung Jokowi-Maruf Amin

Atas dasar itu, Ma'ruf mengatakan NKRI adalah harga mati. Tidak perlu lagi ada perdebatan mengenai landasan negara karena sudah ada Pancasila.

Menurut dia, hal yang harus dilakukan saat ini adalah memajukan Indonesia.

"Urusan negara sudah selesai, yang kita lakukan sekarang bagaimana Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara sejahtera," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com