Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Janji Hapus Pajak Motor Berhasil Tingkatkan Elektabilitas

Kompas.com - 05/04/2019, 08:39 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menyambut gembira hasil survei terbaru Charta Politika yang menunjukkan elektabilitas PKS berada di angka 5 persen.

Elektabilitas PKS naik 0,9 persen jika dibandingkan survei Charta Politika sebelumnya di awal Maret. Elektabilitas PKS juga naik jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya yang dirilis oleh sejumlah lembaga lain.

"Kami gembira, terima kasih Charta Politika, angkanya naik. Survei Litbang Kompas 4,5 persen, CSIS 4,6 persen, Charta 5 persen. Saya yakin PKS naik terus," ucap Mardani saat menghadiri rilis survei Charta Politika di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: PKS Optimistis Raih 12 Persen Suara pada Pemilu 2019

Mardani menilai kenaikan elektabilitas ini karena program yang ditawarkan PKS mencuri perhatian publik. Salah satu program yang kontroversi ialah penghapusan pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan SIM seumur hidup.

"PKS memang progresif, hapus pajak STNK, SIM seumur hidup, bikin banyak orang marah tapi bikin banyak orang tertarik. Politik gagasan berhasil tingkatkan elektabilitas," kata Mardani.

Baca juga: Hoaks, Beredar Poster Sejumlah Caleg PKS Dukung RUU Poligami

Selain itu, Mardani menilai kenaikan elektabilitas PKS ini juga dipengaruhi oleh dukungan partai tersebut kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam survei, memang tergambar sebanyak 20 persen responden memilih PKS karena faktor Prabowo-Sandi.

"Kami turut mendapatkan coattail effect dari pilpres. Ini sangat penting," sebut Mardani.

Baca juga: Presiden PKS: Tidak Boleh Ada Hoaks, Jadikan Pileg dan Pilpres Rekreasi Politik

Survei ini dilakukan 19-25 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang terbesar di 34 provinsi.

Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.

Kompas TV Presiden PKS Sohibul Iman menjalin komunikasi politik dan konsolidasi dengan para kader Partai Keadilan Sejahtera Lampung yang terletak di Jalan Untung Suropati Kedaton, Bandar Lampung, Minggu (31/3). Kegiatan bertajuk rapat umum yang digelar dewan pimpinan wilayah Lampung ini sebagai upaya untuk merapatkan barisan untuk pemenangan pemilu di tingkat wilayah hingga nasional. #PKS #KampanyePKS #SohibulIman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com