Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KawalPemilu.org dan Netgrit Bentuk Gerakan Kawal Penghitungan Suara

Kompas.com - 02/04/2019, 17:16 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - KawalPemilu.org dan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) membuat gerakan Kawal Pemilu-Jaga Suara (KPJS) 2019. Gerakan ini menggabungkan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses Pemilu 2019 yang bersih.

Penggagas KawalPemilu Ruly Achdiat mengatakan, ada tiga alasan Pemilu serentak harus dipantau.

"Pertama, Pemilu di Indonesia adalah yang kompleks, rumit, dan terbesar di dunia," kata Ruly dalam konferensi pers peluncuran gerakan KawalPemilu di Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

Kedua, kata dia, untuk pertama kalinya pemilu dilakukan di hari yang sama. Terakhir, lanjutnya, integritas hasil pemilu akan meningkatkan kepercayaan publik.

Ruly menuturkan, melalui KawalPemilu, masyarakat bisa berpartisipasi untuk terlibat dalam pengawalan suara.

Apalagi, lanjutnya, gerakan ini memerlukan partisipasi masyarakat secara sukarela di 809.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

"Jika satu masyarakat aktif di satu TPS, maka ada 809.500 relawan. Negara mana lagi yang hasil perhitungan Pemilu dihitung massal bersama masyarakat?" kata Ruly.

Baca juga: Ulama Siap Kawal Pemilu 2019 Aman dan Damai

Dia mengklaim penggunaan teknologi mampu mewujudkan hal tersebut.

"Gerakan KPJS 2019 menggabungkan kemampuan teknologi KawalPemilu.org dan keahlian teknis Netgrit untuk menjaga suara rakyat dalam skala besar," ungkapnya kemudian.

Masyarakat, seperti diungkapkan Ruly, hanya perlu memfoto formulir C1 plano di TPS setelah penghitungan suara selesai dilakukan dan mengunggahnya ke situs KawalPemilu.org.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu relawan KawalPemilu, Nia Dinata, mengatakan gerakan ini tidak berpihak pada salah satu paslon atau partai tertentu. Gerakan ini disebut berpihak pada kebenaran data.

Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi, Pemuda Pancasila Siap Kawal Pemilu 2019

"Kami tidak tanya relawan akan memilih siapa di Pemilu nanti, yang penting berpihak pada kebenaran data," kata Nia.

Nia menyebut pengumpulan data dari lapangan bukan hal mustahil. Apalagi, kata dia, KPU membolehkan pemantau dan warga mengambil foto C1 setelah proses penghitungan selesai.

Dia menegaskan KPJS 2019 akan memantau rekapitulasi penghitungan suara sampai hasil akhir Pemilu yang diumumkan KPU.

"Kami berharap publik akan punya tingkat kepercayaan tinggi pada hasil perolehan suara akhir," pungkasnya.

Kompas TV KPU RI mengundang 170 duta besar negara sahabat dan perwakilan organisasi internasional. Pertemuan ini adalah kali pertama yang dilakukan oleh KPU RI untuk melakukan sosialisasi pemilu dan pileg 2019 kepada seluruh duta besar negara sahabat yang hadir. Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan tata cara teknis pencoblosan yang akan dilakukan WNI pada Pemilu 2019 mendatang. Dalam presentasinya, Arief juga melakukan review terhadap pemilu yang pernah berlangsung di Indonesia sebelumnya. #KPU #SosialisasiDubes #AriefBudiman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com