Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Prabowo Kurang Data soal Pembangunan di Indonesia Timur

Kompas.com - 26/03/2019, 18:06 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Arsul Sani tak sependapat dengan kritik yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkampanye di Merauke, Papua, Senin (25/3/2019).

Prabowo menyebut, wilayah timur Indonesia menjadi salah satu wilayah yang pembangunan kesejahteraan masyarakatnya kerap terlupakan oleh pemerintah pusat.

"Saya kira Pak Prabowo kurang data kalau mengatakan demikian, karena kalau kita lihat, Papua misalnya, kita lihat sesuatu yang pada masa-masa pemerintahan sebelumnya tidak ada kan sekarang ada. Yang landmark jelas adalah jalan trans-Papua itu," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Soal Indonesia Timur, Fadli Zon Bilang Prabowo Tak Hanya Ingin Bangun Fisiknya

Menurut Arsul, upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo menggencarkan pembangunan infrastruktur di Papua telah membuat perbedaan yang dirasakan masyarakat.

Ia membandingkan harga semen di Papua yang turun setelah dibangunnya jalan trans-Papua.

"Ketika harga semen dulu mencapai 800 sampai 900 ribu satu sak, sekarang turun jadi 300 sampai 400 ribu. Itu kan sudah berarti banyak," kata Arsul.

Kemudian Arsul mencontohkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum Presiden Jokowi menginstruksikan satu harga seperti di Pulau Jawa.

Arsul mengatakan, sebelum ada instruksi presiden, harga BBM bisa mencapai harga Rp 60 ribu hingga Rp 80 ribu per liter.

Kendati demikian, Arsul mengakui pembangunan infrastruktur belum berpengaruh banyak pada kesejahteraan masyarakat.

Sebab, efek pembangunan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan tidak bisa dilihat dalam waktu jangka pendek.

"Tapi persoalannya kan kemudian yang sering dikritik adalah bahwa efek dari pembangunan kepada kesejahteraan itu belum tampak," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

"Nah menurut saya memang enggak bisa begitu selesai dibangun kemudian nampak (peningkatan kesejahteraan), itu kesejahteraan. Itu pasti perlu ada waktu proses," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno berkomitmen untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Baca juga: Prabowo Berkomitmen Wujudkan Kesejahteraan di Wilayah Timur Indonesia

Oleh sebab itu pihaknya memilih tagline "Bergerak Dari Timur untuk menyelamatkan Indonesia" dalam mengawali rangkaian kampanye rapat umum.

"Kita Indonesia negara kesatuan, tapi kita sekarang harus memperhatikan daerah-daerah yang kadang terlupakan oleh pusat, Indonesia Timur salah satunya," ujar Prabowo saat berkampanye di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Senin (25/3/2019).

"Dan itulah komitmen kita untuk membangun dan memperhatikan masyarakat Timur Indonesia," ucapnya.

Kompas TV Hari ketiga kampanye terbuka, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyapa pendukungnya di Denpasar, Bali, Selasa (26/3). Kampanye terbuka ini dihadiri para kader partai pengusungnya seperti Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan beberapa partai pengusung lainnya. Selain partai pengusung juga ribuan pendukung Prabowo-Sandiaga juga tampak tumpah ruah memadati lapangan Kompyang Sujana. Dalam kampanye di hari ketiga ini, Prabowo kembali menyampaikan sejumlah visi-misinya jika berhasil terpilih pada Pilpres 17 April mendatang. #KampanyePrabowo #Pilpres2019 #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com