Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diminta Masukkan Materi Kesejahteraan Veteran dan Purnawirawan di Debat Keempat

Kompas.com - 25/03/2019, 14:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan massa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan Prajurit, Veteran, dan Purnawirawan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Koalisi terdiri dari anak-anak dan keluarga dari prajurit, veteran, dan purnawirawan.

Mereka meminta KPU untuk memasukan materi kesejahteraan prajurit, veteran, dan purnawirawan ke dalam debat pilpres keempat.

Baca juga: KPU Sebut Format Debat Keempat Pilpres Sama dengan Debat Ketiga

Pantauan Kompas.com, ratusan massa memadati Jalan Imam Bonjol sejak pukul 13.30 WIB.

Terlihat satu mobil komando dengan dua orang orator. Massa juga terlihat membawa piagam tanda jasa para prajurit, veteran, dan purnawirawan.

Ada pula spanduk-spanduk yang dibawa massa, di antaranya bertuliskan "Kami Pejuang Kemerdekaan, tapi Kami Diusir".

Aksi massa ini dijaga ketat oleh sejumlah aparat kepolisian.

Baca juga: Kubu Prabowo Sampaikan Keberatan soal Stasiun TV Penyelenggara Debat Keempat

"Kami mohon KPU juga memperhatikan perjuangan tak kenal lelah yang telah kami lakukan lebih dari 40 tahun terkait dengan hak atas rumah dan tanah yang menjadi korban kebijakan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan/atau TNI, dengan mempertanyakan komitmen penyelesaiannya melalui pertanyaan kepada Capres dalam debat ke-4," kata Orator Dodi Sujarwo di atas mobil komando.

Dodi melanjutkan, untuk memenuhi kesejahteraan anggota TNI dan Polri dalam hal tempat tinggal, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan, salah satunya membangun perumahan untuk anggota aktif. Namun, masih ada masalah terkait tempat tinggal untuk para veteran dan purnawirawan.

Baca juga: BPN Yakin Prabowo Kuasai Seluruh Tema Debat Keempat Pilpres 2019

Padahal, mereka sama-sama berjasa dalam membela bangsa.

"Kurangnya perhatian pemerintah selama ini menyisakan masalah seperti klaim pemerintah atas tempat tinggal yang mereka tempati selama ini, hingga terjadi penggusuran meski memiliki sejarah kepemilikan yang sah," kata Dodi disambut seruan massa.

Debat keempat pilpres akan digelar Sabtu (30/3/2019). Peserta debat ialah calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tema debat keempat yaitu ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat. Media penyelenggara debat di antaranya Metro TV, SCTV, dan Indosiar.

Kompas TV Presiden Jokowi melantik Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Istana Negara, Jumat (10/8)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com