Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo-Sandi Yakin Program Integrasi E-KTP Bisa Diwujudkan Jika Tak Dikorupsi

Kompas.com - 22/03/2019, 20:27 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sudirman Said menuturkan bahwa pihaknya yakin program integrasi KTP-elektronik (e-KTP) untuk mengakses seluruh program pemerintah dapat diwujudkan.

Sudirman mengatakan, alokasi anggaran yang telah ditentukan pemerintah dalam proyek e-KTP sebenarnya cukup untuk membuat satu kartu dengan berbagai fungsi. Namun sayangnya anggaran tersebut dikorupsi.

"Tentu butuh waktu tapi sebetulnya budget yang pernah dialokasikan jauh lebih dari cukup, lebih dari cukup untuk membuat KTP itu betul-betul berfungsi maksimal. Masalahnya kan dikorup kemarin kan," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: Jawab Sandiaga, Mendagri Bilang E-KTP Tak Bisa Dipakai untuk Banyak Program

Sudirman mengatakan, jika Prabowo-Sandiaga terpilih, maka salah satu hal yang akan dilakukan adalah pembenahan proyek e-KTP, termasuk dari sisi anggaran.

Menurut dia, jika anggaran proyek itu tidak bocor, gagasan integrasi E-KTP yang sempat dilontarkan oleh Sandiaga saat debat ketiga pilpres dapat diwujudkan.

"Sebetulnya desainnya sudah sangat bagus, ada chip di dalamnya dan memuat seluruh data yang dibutuhkan, ini tinggal pelaksanaannya diurus oleh orang-orang yang baik, yang amanah, Jangan dikorupsi gitu. Insya Allah itu akan jadi solusi," kata Sudirman.

Seperti diketahui, pada saat debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019), calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo.

Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja.

Namun program tersebut mendapat kritik dari rival debatnya Sandiaga Uno. Ia menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Baca juga: Tak Banyak Kartu, Sandiaga Ingin Semua Program Pakai E-KTP

Oleh sebab itu, Sandiaga enggan mengeluarkan program berbasis kartu apabila terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Sandiaga, e-KTP dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah.

Artinya masyarakat hanya perlu E-KTP untuk mengakses program-program pemerintah. Dari mulai akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah.

Meski konsep single identity number belum sepenuhnya sempurna, Sandiaga yakin hal itu akan dapat diatasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com