Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Ide Awal Pembuatan E-KTP untuk Semua Urusan, tetapi...

Kompas.com - 19/03/2019, 17:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, ide awal pembuatan e-KTP diperuntukkan untuk banyak urusan.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi usulan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019.

Sandiaga mewacanakan e-KTP bisa digunakan untuk banyak hal seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

"Ide awalnya seperti itu, ide awalnya e-KTP itu merangkap sebagai social security number. Dan juga bukan hanya kesehatan, bisa untuk urus SIM, untuk urus macam-macam," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Jubir TKN: Anak Kecil yang Dapat KIP Kan Belum Punya KTP

Kalla menyebutkan, secara teknis hal itu bisa dilakukan karena pada e-KTP tertanam chip yang merekam data seseorang.

Data tersebut bisa disinkronkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, perbankan, pendidikan, dan lain-lain.

Akan tetapi, kata Kalla, penggunaan e-KTP untuk berbagai urusan terhambat oleh teknologi di Indonesia yang belum mumpuni.

"Teknologi kita masih belum cepat ke situ. Ya KTP saja masih ketinggalan apalagi mau diisi segala macam isinya di situ. Pemilu saja ya masih kurang. Tapi di situ intinya KTP elektronik itu untuk sebagai salah satu one single ID, dan bisa secara teknis. Dan memang di situ niatnya," lanjut Kalla.

Baca juga: Kritik Sandiaga, Maruf Amin Sebut KTP Tak Bisa Digunakan untuk Banyak Urusan

Pada debat ketiga, Sandiaga menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat diminta tanggapannya mengenai tiga kartu yang akan menjadi program andalan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dengan alasan itu, Sandiaga mengaku enggan mengeluarkan program berbasis kartu jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Ya kami sampaikan bahwa rakyat sudah terbebani dengan begitu banyak kartu dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat ketiga pilpres, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Menurut Sandiaga, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah. Artinya, masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah.

Program itu mulai dari akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com