Sikapi Polemik Sawit, Wapres Dukung Rencana Boikot Produk Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana memboikot produk Eropa terkait sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla menyikapi tindakan Uni Eropa bila melegalkan Delegated Act yang mendiskriminasi minyak kepala sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

"Kalau itu (Delegated Act) dipaksakan, tidak bisa sawit itu dikurangi. Kita juga dapat ambil tindakan yang mengurangi juga (perdagangan) kita dengan Eropa," ujar Kalla saat ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: Faktor Cuaca Bakal Genjot Produksi Kelapa Sawit RI dan Malaysia

Ia menambahkan, jika dilarang masuk ke pasaran Eropa, akan merugikan 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan.

Kalla menyatakan akan ada penurunan daya beli besar-besaran dari para pekerja perkebunan kelapa sawit jika produk sawit Indonesia dilarang masuk ke pasaran.

"Maka mereka daya belinya turun, ekonomi kita bisa rusak maka kita tidak beli barang Eropa. Bisa terjadi itu," lanjut Kalla.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah siap melawan tindakan Uni Eropa bila melegalkan Delegated Act yang mendiskriminasi minyak kepala sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu opsi yang terbuka dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memboikot produk dari negara-negara Eropa.

Baca juga: Dorong Ekspor Kelapa Sawit dan Turunannya, Kemendag Cabut Permendag 54

"Ya bisa saja (boikot), makanya selain langsung ke WTO, bisa juga," ujarnya di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

"Kalau dia sepihak, kita juga bisa melakukan sepihak. Emang kenapa?" sambung dia.

Saat ditanya produk apa saja yang kemungkinan di boikot bila Delegated Act berlaku, Darmin tidak menjawabnya. Ia belum mau menyebutkan barang-barang tersebut.

Sebelumnya, Indonesia sudah mengancam akan membawa persoalan ini ke WTO andai Uni Eropa mengadopsi Delegated Act.