Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Surat Suara Rusak, KPU Sebut Prosedur Gantinya Tidak Sulit

Kompas.com - 20/03/2019, 18:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, proses penggantian surat suara yang rusak tidak sulit.

Prosedurnya, jika ditemukan surat suara rusak oleh KPU kabupaten/kota, maka yang bersangkutan bisa melaporkan ke KPU provinsi. Setelah itu, KPU provinsi akan menyampaikan ke KPU RI.

"Nggak ada yang sulit. Jadi kita nunggu laporan dari provinsi, kabupaten mana saja yang rusak dan karena apa. Setelah itu kami ganti," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: KPU Cianjur Temukan Ribuan Lembar Surat Suara Rusak saat Penyortiran

Menurut Ilham, dalam hal laporan surat suara rusak, pasca pengecekan, ditemukan beberapa kasus ternyata kerusakan surat suara masih bisa ditolerir.

Surat suara yang masih bisa ditolerir itu misalnya, ditemukan sedikit titik di surat suara, yang tidak mengganggu gambar atau penulisan yang tertera di surat suara.

Komisioner KPU Ilham SaputraKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Ilham Saputra

"Karena ada juga surat suara yang kita tolerir, bukan rusak," ujar Ilham.

Sebelumnya, sejumlah KPU daerah melaporkan adanya ribuan surat suara yang rusak.

Baca juga: Terkena Noda, 328 Surat Suara Rusak Ditemukan di Depok

Sebanyak tiga ribu surat suara ditemukan rusak di gudang KPU Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Surat suara yang rusak merupakan surat suara untuk pemilu calon legislatif.

Tujuh ribu surat suara pilpres dan pileg juga ditemukan rusak di Cianjur, Jawa Barat.

Tak hanya itu, KPU daerah juga menemukan 10.613 surat suara rusak di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada pula 91.633 surat suara rusak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.

Baca juga: KPU Akan Ganti Puluhan Ribu Surat Suara Rusak yang Ditemukan di Kendal

Sementara itu, 10.543 lembar surat suara rusak di Jombang, Jawa Timur. Sebanyak 5.577 surat suara pilpres rusak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan di Wonosobo, ada 1.700 surat suara pemilu DPR rusak.

Hingga saat ini, produksi dan distribusi surat suara sudah mencapai 93 persen.

KPU mencatat, total ada 912.601.471 surat suara yang sudah diproduksi, dari target 971.809.564. Artinya, KPU masih perlu mencetak 59,208,093 surat suara.

Kompas TV Sebanyakl ebih dari 2.300 surat suara pemilihan umum DPRDPropinsi #JawaTengah rusak. Kerusakan ditemukan saat Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Kudus menyortir surat suara.<br /> Dari 630.000 surat suara yang telah dilipat ditemukan lebih dari 2.300 surat suara rusak. Kerusakan tersebut ditemukan 200 pekerja pelipat surat suara. Kerusakan mulai dari robek, potongan tidak sempurna, hingga cetakan yang tidak merata. #suratsuararusak #pemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com