Bawaslu Jadwalkan Periksa Menteri Desa Terkait Dugaan Kampanye Tanpa Cuti

Kompas.com - 20/03/2019, 15:38 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Krisiandi

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat menghadiri acara seminar dan workshop nasional tata kelolola pemerintahan desa dan membangun kemandirian desa melalui BUMDes di Hotel Horison Palembang,Rabu (27/2/2019).(KOMPAS.com/AJI YK PUTRA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dijadwalkan untuk diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (20/3/2019) sore.

Pemeriksaan itu terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Eko, saat berkampanye di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Eko diduga melakukan kampanye di hari kerja tanpa menyertakan izin cuti kampanye.

"Benar, pemeriksaan jam 16.00. Mengenai dugaan pelanggaran kampanye tanpa izin cuti," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dihubungi, Rabu (20/3/2019).

Kasus dugaan pelanggaran itu bermula dari temuan Bawaslu Sultra. Pelanggaran diduga terjadi saat Eko menghadiri Deklarasi Relawan Fortuna untuk Jokowi-Ma'ruf di Kendari, Sultra, Jumat (22/2/2019).

Selain Eko, hadir dalam deklarasi tersebut, ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Saat itu, Eko bersama Erick Thohir dan Muhaimin Iskandar mengacungkan satu jari, sebagaimana simbol paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf.

Dihubungi secara terpisah, Eko menyatakan kesediaan dirinya untuk hadir memenuhi permintaan Bawaslu. "Iya hadir, enggak tahu juga saya mau diperiksa apa," kata Eko.

Kompas TV Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo,menyangkal pernyataanjubir BPN, Dahnil Azwar yang menyatakan angka pembangunan desa adalah sebagai sebuah kebohongan. Eko Putro Sandjojo menyatakan 191 ribu Km jalan desa telah terbangun di 74 ribu desa di Indonesia selama empat tahun sejak 2015. Eko putro menegaskanmasing-masing desa membangun 625 meter jalan di tiap tahun.Pembangunan desa juga tidak hanya terfokus pada infrastruktur. Tiap desa yang akan menentukan sendiri, prioritas pembangunan yang diperlukan dengan persetujuan dari Kemendes PDTT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.