Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Di Survei Kita, Perindo Sudah 4,7 Persen

Kompas.com - 19/03/2019, 20:48 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meyakini Partai Perindo akan lolos ke parlemen.

Sebab, berdasarkan survei internal yang dilakukan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, elektabilitas Perindo sudah melewati ambang batas lolos ke parlemen sebesar 4 persen.

"Tadi pagi, saya hanya cerita lho ya, menginformasikan dari survei kita. Perindo sudah pada angka 4,7 persen," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Partai Perindo, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Hary Tanoe: Perindo Targetkan 60-70 Persen Caleg Duduk di DPR

Jokowi menilai Perindo dari sisi manajemen merupakan partai yang direncanakan dengan sangat matang.

Hanya dalam empat tahun, Perindo sudah memiliki infrastruktur di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Perindo juga memiliki 7000 kantor di kecamatan dan 80.000 di kelurahan.

"Ini yang saya sampaikan sangat terorganisir," kata Jokowi.

Baca juga: Ketum Perindo: Jokowi-Maruf Seharusnya Mudah Menangkan Pilpres 2019

 

Sementara dari sisi udara, menurut Jokowi, Perindo tak ada yang bisa mengalahkan. Sebab, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo merupakan pemilik media MNC Group.

"Saya pernah ditunjukkan markasnya Hary Tanoe. Semuanya punya, ada. Sisi udaranya semua ada," kata calon presiden nomor urut 01 ini.

Kompas TV Menurut Jokowi, selama dalam koridor aksi dukungan yang sehat dan fair, apapun bentuk dukungan untuk peserta pilpres adalah bentuk demokrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com