Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Produksi Banyak Kartu Cara Berpikir yang Kurang Cerdas

Kompas.com - 18/03/2019, 15:45 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memuji gagasan satu kartu yang dicetuskan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Fadli, pemerintah saat ini yang mengeluarkan banyak program berbasis kartu kurang tepat.

"Memang satu orang mau bawa satu lusin kartu? Jadi saya kira cara berpikir memproduksi banyak kartu itu benar-benar cara berpikir yang kurang cerdas lah," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara

Fadli mengatakan di negara maju sudah mengenal konsep yang sebelumnya disampaikan Sandiaga. Dia mencontohkan Amerika yang menggunakan kartu bernama Social Security Number. Kartu tersebut memuat seluruh data satu individu.

Gagasan satu kartu melalui KTP elektronik (e-KTP) dinilai sebuah terobosan dalam penyaluran subsidi-subsidi yang dilakukan pemerintah. Sedangkan program berbasis kartu dinilai sudah kuno. Fadli pun menilai program berbasis kartu saat ini begitu kontradiktif.

"Karena di satu sisi ingin mengajak maju dengan bicara revolusi 4.0 tetapi di sisi lain cara berpikirnya masih di zaman kuda," kata Fadli.

Pada saat debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019), calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo.

Ke-tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja.

Namun program tersebut mendapat kritik dari rival debatnya Sandiaga Uno. Ia menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Oleh sebab itu, Sandiaga enggan mengeluarkan program berbasis kartu apabila terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Sandiaga, e-KTP dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah.

Baca juga: Tak Banyak Kartu, Sandiaga Ingin Semua Program Pakai E-KTP

Artinya masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah. Dari mulai akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah.

"Jadi cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapatkan layanan," kata Sandiaga.

"Bagi kami, kita sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk KTP elektronik dan ada chip teknologi, revolusi industri 4.0, ada digital ekonomi di belakang KTP kita," ucapnya. 

Kompas TV Prabowo-Sandi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, bagaimana kita menghadirkan solusi agar bangsa ini menyelesaikan apa yang diungkapkan harapan rakyat untuk hadirkan Indonesia yang menang dan Indonesia adil makmur. Untuk semua layanan pemerintah kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu yang lain. Keluarkan 1 kartu yang sudah kita semua miliki yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). #DebatCawapres2019 #SandiagaUno #PenutupDebat #Dompet #KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com