Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Pimpinan KPK Ditegur Pengawas Internal karena Pakai Kemeja Lengan Pendek

Kompas.com - 15/03/2019, 08:23 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menceritakan dirinya pernah ditegur oleh Pengawas Internal (PI) KPK lantaran memakai kemeja berlengan pendek.

Setiap pegawai KPK memang diwajibkan menggunakan pakaian berlengan panjang.

"Saya kan konferensi pers pakai batik pendek aja, kamu sih enggak tahu, saya dipanggil sama PI itu. 'Pak Saut konferensi pers pakai batik lengan pendek', kaya begitu tuh (ditegur) kalau di KPK," cerita Saut kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Ia pun berkelakar apakah di tempat lain juga memiliki aturan semacam itu atau tidak. Dari pengalaman itu, Saut menekankan pentingnya pengawasan internal dalam organisasi.

Pengawas internal dalam organisasi harus berani bersikap tegas pada potensi pelanggaran.

"Jadi maksud saya, harus berani check and balance. Lo sih enak aja lihat gua konferensi pers di sini. Gua balik pakai lengan pendek ditegur. Sampai kaya gitu kita di KPK," kata Saut disambut tawa wartawan yang bertugas di KPK.

Baca juga: KPK Menduga Aliran Dana dalam Kasus SPAM Cukup Masif ke Sejumlah Pejabat di PUPR

Saut menyinggung pengalaman tersebut saat ditanya wartawan soal kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR.

Sebab, ada dugaan aliran dana ke 59 pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek SPAM Kementerian PUPR. Kemudian, ada dugaan pengaturan proses lelang agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu saja.

KPK melihat pengawasan internal di Kementerian PUPR saat itu lemah.

Oleh karena itu, Saut menekankan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan internal mereka. Hal itu guna mencegah terjadinya praktek korupsi.

"Tidak hanya kementerian, daerah juga begitu. Ini jadi perhatian kita untuk memperhatikan. Secara keseluruhan KPK mempelajari seperti apa kita harus rekomendasikan aparat pengawas internal pemerintah yang kita harapkan posisinya seperti di KPK," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com