Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/03/2019, 11:03 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tidak ingin menanggapi hasil survei beberapa lembaga terkait elektabilitas calon presiden dan wakil presiden.

Sandi mengaku, lebih percaya pada survei yang dilakukan internal koalisinya.

"Kami tidak pernah percaya dengan survei yang diumumkan. Kami selalu berpaut dan selalu mengacu pada survei internal kami," ujar Sandi di Lapangan Basket Bulungan, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: BPN: Survei Jadi Ajang Bisnis, Kita Cuekin Aja Biar Mati Sendiri

Menurut Sandi, hasil survei internal tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno baru keluar pada pekan depan, atau sebelum debat cawapres.

Adapun, dalam survei internal yang terakhir, elektabilitas Prabowo-Sandi diklaim sudah melebihi 40 persen.

Sandi mengatakan, survei lembaga-lembaga eksternal hanya untuk melengkapi analisa dari data-data yang dimiliki.

Baca juga: INFOGRAFIK: Elektabilitas Dua Peserta Pilpres 2019 Versi 4 Lembaga Survei

Namun, tim Prabowo-Sandi tidak pernah menyusun strategi berdasarkan survei dari luar.

"Seperti yang sudah saya katakan, kami sudah lewat angkanya 40 persen, tapi kami masih tertinggal. Kami harus kerja keras di 40 hari terakhir," kata Sandi.

Dalam satu bulan terakhir, beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil penelitiannya terhadap elektabilitas capres-cawapres.

Ada tiga lembaga survei yang mengeluarkan gambaran elektabilitas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

1. Survei LSI Denny JA pada Februari 2019, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 58,7 persen dan Prabowo-Sandi memperoleh 30,9 persen.

2. Survei Cyrus Network pada 18 hingga 23 Januari 2019, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 57,5 persen dan Prabowo-Sandi sebesar 37,2 persen.

3. Survei Populi Center pada 20-27 Januari 2019, Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,1 persen dan Prabowo-Sandi 31 persen.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com