Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Prabowo Makin Kedodoran

Kompas.com - 06/03/2019, 09:37 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris gembira dengan hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan selisih elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno makin menjauh.

"Penantang yang sudah sejak awal tertinggal sekitar 20 persen bukannya mempersempit ketertinggalannya, malah semakin kedodoran," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/3/2019).

Survei LSI pada Februari 2019 menunjukkan, sebanyak 58,7 persen responden memilih Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Jokowi-Maruf 58,7 Persen, Prabowo-Sandiaga 30,9 Persen

Sementara 30,9 persen responden memilih Prabowo-Sandiaga. Kedua Paslon terpaut selisih elektabilitas sekitar 28 persen menjelang 1,5 bulan jelang pencoblosan.

"Ibarat pertandingan sepak bola, Jokowi-Ma'ruf sudah unggul 3-0, namun waktu pertandingan tinggal tersisa 15 menit lagi. Siapa yang tidak grogi dan panik dalam kondisi ketertinggalan seperti ini?" kata Charles.

Anggota Komisi I DPR ini menilai, penampilan Jokowi dalam debat pilpres kedua mempunyai pengaruh signifikan bagi peningkatan elektabilitas.

Apalagi, survei LSI dilakukan setelah debat, yakni pada 18-25 Februari.

Baca juga: Survei LSI: Pemilih Muslim yang Ingin Indonesia Seperti Timur Tengah, Mayoritas Pilih Prabowo

"Penampilan jempolan Pak Jokowi dalam Debat Capres kedua 17 Februari 2019 sangat berpengaruh dan memberi kontribusi besar dalam memperbesar jarak elektabilitas. Sebaliknya, sejumlah blunder Prabowo dalam debat kedua membuat jurang elektabilitas semakin lebar," kata dia.

Selain itu, menurut Charles, publik juga menyadari blunder tidak hanya dilakukan oleh Prabowo, tetapi juga oleh relawan 02, PEPES, yang kedapatan melakukan fitnah terhadap paslon 01.

Dia menyinggung soal aksi ibu-ibu yang mendatangi rumah-rumah di Karawang dan menyebut tak ada lagi azan jika Jokowi-Ma'ruf terpilih.

Baca juga: Elektabilitas Terbaru Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Menurut 4 Lembaga Survei

"Namun, kita bersyukur publik sudah cerdas dan tidak terpengaruh kampanye hitam tersebut. Sebaliknya, masyarakat justru antipati terhadap cara-cara hitam seperti itu, sehingga stagnansi elektabilitas paslon 02 ini seperti ‘hukuman’ dari publik yang mendambakan kampanye damai dan beradab," ucap Charles.

Pada waktu-waktu hari pencoblosan yang semakin dekat ini, Charles berharap semua pihak hendaknya tetap mengedepankan cara-cara bermartabat.

Rakyat tidak boleh dikorbankan hanya karena nafsu berkuasa segelintir elite yang tidak kesampaian.

"Sebaliknya rakyat sebagai pemberi mandat harus menjadi pemenang dari proses demokrasi ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com