Survei LSI: Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 58,7 Persen, Prabowo-Sandiaga 30,9 Persen

Kompas.com - 05/03/2019, 14:34 WIB
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo (kedua dari kiri)-Maaruf Amin (kiri) dan nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua dari kanan)-Sandiaga Uno pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019. MAULANA MAHARDHIKAPasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo (kedua dari kiri)-Maaruf Amin (kiri) dan nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua dari kanan)-Sandiaga Uno pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil penelitian yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA selama enam bulan masa kampanye menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Dari enam bulan masa kampanye, tren pertarungan sebenarnya sudah selesai. Jokowi-Ma'ruf unggul 20 persen di atas pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," ujar peneliti LSI, Ardian Sopa, dalam jumpa pers di kantor LSI, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

LSI melakukan penelitian selama enam bulan terakhir, yakni mulai Agustus 2018 hingga Februari 2019. Survei ini menggunakan simulasi kertas suara.

Baca juga: PDI-P Sebut Elektabilitas Jokowi Unggul di Survei Cyrus karena Pengaruh Debat

Dari Agustus 2018 hingga Januari 2019, pemilih Jokowi-Ma'ruf masing-masing 52,2 persen, 53,2 persen, 57,7 persen, 53,2 persen, 54,2 persen, dan 54,8 persen. Sementara pemilih Prabowo-Sandiaga masing-masing 29,5 persen, 29,2 persen, 28,6 persen, 31,2 persen, 30,6 persen, dan 31,0 persen.

Pada bulan terakhir, atau Februari 2019, sebanyak 58,7 persen responden memilih Jokowi-Ma'ruf. Sementara 30,9 persen responden memilih Prabowo-Sandiaga.

Kemudian, ada suara tidak sah 0,5 persen dan sebanyak 9,9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: TKN: Survei Internal, Elektabilitas Jokowi-Maruf di Jatim di Atas 70 Persen

Pengumpulan data untuk survei Februari 2019 dilakukan pada 18-25 Februari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner. Adapun margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,9 persen.

Peneliti menggunakan biaya sendiri dalam penelitian. Sumber dana tersebut berasal dari keuntungan jasa konsultan politik yang dilakukan di tingkat pemilihan daerah.

Kompas TV Debat kedua pilpres 2019 telah berlangsung, Minggu, 17 Februari 2019. Debat kedua pilpres 2019 tersebut diikuti dua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto tanpa didampingi wakil masing-masing.<br /> <br /> Usai debat, muncul hasil survei singkat yang menunjukkan performa kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan perbincangan di media sosial. Kedua kubu optimistis penampilan Jokowi dan Prabowo saat debat bisa mendongkrak elektabilitas suara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.