Survei LSI: Mayoritas Pemilih Muslim Nyatakan Indonesia Harus Khas karena Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas pemilih muslim menyatakan bahwa Indonesia harus khas karena ideologi Pancasila. Meski demikian, mayoritas pemilih menilai agama dan politik adalah kesatuan yang tak terpisah.

"Saat pemilih muslim atau ditanya mengenai orientasi politik mereka, mayoritas menyatakan Indonesia harus khas terhadap Pancasila," ujar peneliti LSI Ardian Sopa dalam jumpa pers di Kantor LSI Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sekali-kali Coba Ganggu Pancasila

Adapun, jumlah pemilih muslim yang menjadi responden survei LSI sebanyak 87,8 persen. Saat diminta menjawab atas tiga pilihan yang diberikan, sebanyak 84,7 persen menyatakan Indonesia harus khas dengan Pancasila.

Kemudian, 3,5 persen menyatakan Indonesia harus seperti dunia Timur Tengah (Arab). Hanya 1,1 persen yang memilih Indonesia harus seperti dunia Barat.

Kemudian, 8,0 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Baasyir Disebut Tolak Syarat Setia pada Pancasila, Pengacara Bantah

Selain itu, LSI juga menanyakan mengenai persepsi para pemilih muslim antara islam dan politik. Hasilnya, 48,5 persen menyatakan agama dan politik adalah kesatuan yang tidak bisa dipisah.

Tetapi, sebanyak 40,6 persen responden menyatakan agama harus terpisah dari politik. Sementara, 10,9 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Polemik Pembebasan Baasyir, Jokowi Sebut Syarat Setia pada NKRI dan Pancasila adalah Prinsip

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 18 -25 Februari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.200 responden.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,9 persen.

Peneliti menggunakan biaya sendiri dalam penelitian. Adapun, sumber dana tersebut berasal dari keuntungan jasa konsultan politik yang dilakukan di tingkat pemilihan daerah.