Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerimaan Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Per Februari Capai 130,452 Miliar

Kompas.com - 05/03/2019, 12:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyampaikan penerimaan dana kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 01, terhitung sejak 23 September 2018 hingga 28 Febuari 2019.

Berdasarkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) TKN, total penerimaan sumbangan tunai mencapai Rp 87,095 miliar.

Dari jumlah tersebut, sumbangan terbesar berasal dari 18 badan usaha non pemerintah yakni Rp 48,249 miliar. Diikuti dengan sumbangan partai politik pengusung, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, dan Perindo, yang jumlahnya mencapai Rp 27 miliar.

"Dari sumbangan perorangan yang jumlahnya 200 orang, (penerimaan) sekitar Rp 11,793 miliar, dan sisanya bunga bank Rp 44,957 juta," kata Wakil Bendahara Umum TKN, Juliari P. Batubara, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Selain penerimaan uang tunai, TKN juga menerima sumbangan berupa barang dan jasa yang totalnya masing-masing mencapai Rp 11,713 miliar dan Rp 31,643 miliar.

Baca juga: Per Februari, Penerimaan Dana Kampanye Prabowo-Sandi Rp 134 Miliar, Sandiaga Sumbang Rp 95,4 Miliar

Adapun rincian sumbangan berupa barang yang berasal dari partai politik, jumlahnya Rp 4,932 miliar. Sumbangan perseorangan Rp 24 juta, dan sumbangan kelompok Rp 6,756 miliar. 

Sementara rincian sumbangan berupa jasa, berasal dari partai politik, PDI Perjuangan, Nasdem, dan Perindo, jumlahnya Rp 478.245 juta, dan sumbangan kelompok Rp 31,165 miliar.

"Sehingga total penerimaan keseluruhan, meliputi sumbangan tunai, barang, dan jasa, mencapai Rp 130,452 miliar," terang Juliari.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sudah melaporkan sumbangan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Namun hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan partisipasi publik untuk ikut menyumbang dana kampanye masih minim. Padahal keterlibatan publik diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye pada pemlik modal besar. Bagaimana mendorong publik untuk lebih berpartisipasi mendanai kampanye sehingga bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye dari pemilik modal? Serta bagaimana semua pihak bisa ikut menjaga transparansi dana kampanye? Untuk membahasnya sudah hadir di Peneliti Litbang Kompas, Benedicta Irene Purwantari kemudian Peneliti ICW Almas Sjafrina serta peneliti Perludem Heroik M Pratama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com