KPU Akan Gelar Rapimnas untuk Bahas Pemilih Tambahan

Kompas.com - 01/03/2019, 15:14 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) bersama dengan KPU provinsi seluruh Indonesia, Senin (4/3/2019).

Salah satu yang akan dibahas dalam Rapimnas adalah mengenai data pemilih yang pindah memilih atau berpindah Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Salah satu tema yang dibahas soal itu (pemilih DPTb), bagaimana perkembangan terakhir, kan kami sudah dapat angkanya saat rapat koordinasi di sini," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

KPU RI nantinya juga akan meminta KPU daerah untuk mendistribusikan pemilih yang telah tercatat dalam DPTb, dari TPS asal ke TPS tujuan yang dekat dengan domisili yang bersangkutan.

Menurut Arief, pihaknya telah memberi arahan ke KPU daerah TPS mana saja yang masih bisa menampung pemilih DPTb.

Pemilih tambahan yang jumlahnya sangat besar tidak mungkin dipindahkan ke satu atau dua TPS saja, karena pemilih akan terancam tak mendapat surat suara.

"Misalnya kan tidak mungkin saya menyebar tahanan (pemilih tambahan) yang jumlahnya 2.000, itu kan bukan hanya merepotkan, tidak mungkin 2000 disebar ke masing-masing TPS, atau sebanyak 2000 TPS, kan enggak mungkin," ujar Arief.

"Kondisi seperti inilah yang dibutuhkan penambahan surat suara," sambungnya.

Arief menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pertemuan informal dengan pihak terkait untuk mendiskusikan permasalahan ancaman kekurangan surat suara untuk pemilih DPTb.

KPU mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 pemilih. Jumlah tersebut, di beberapa TPS, ternyata melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

Angka 275.923 pemilih masih mungkin bertambah karena KPU terus melakukan penyisiran potensi pemilih yang berpindah TPS hingga 17 Maret 2019.

Kompas TV KPU tengah pertimbangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait penambahan surat suara di TPS dengan daftar pemilih tambahan. Hal ini menjadi perhatian khusus karena dalam Undang-Undang Pemilu tidak mengatur soal pengadaan surat suara tambahan bagi DPTB. Padahal penyediaan surat suara di tiap TPSuntuk DPTB harus terpenuhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.