Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Saya Katakan Korupsi di Indonesia Sudah Stadium 4, Benar Tidak?

Kompas.com - 27/02/2019, 22:02 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung masalah korupsi di Indonesia yang ia gambarkan seperti penyakit kanker stadium 4.

Pernyataan tersebut pernah dilontarkan Prabowo pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, November 2018 lalu.

Persoalan korupsi kembali ia singgung saat berbicara dalam acara deklarasi dukungan ribuan Purnawirawan TNI-Polri di Grand Pasific Hall, Yogyakarta, Rabu (27/2/2019).

Prabowo mengatakan, masalah bangsa Indonesia adalah korupsi para elite yang mencuri uang rakyat.

Baca juga: Di Singapura, Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium Empat

Akibatnya, kemiskinan semakin bertambah dan hal seperti ini, kata Prabowo, tidak boleh terus dibiarkan terjadi.

"Kalau perasaan saya mengatakan korupsi di Indonesia ini sudah stadium empat benar tidak? Korupsi sudah merugikan rakyat. Hei kau yang mencuri uang rakyat, rakyat sudah pintar jangan kau bohongi terus rakyat Indonesia," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Rabu (27/2/2019).

Prabowo pun berjanji, jika terpilih, dirinya bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno akan menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi hukum yang tidak adil dan ketimpangan ekonomi sehingga rakyat tidak bisa makan.

"Tekad tim kami, kami bersumpah akan berjuang bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dukungan yang terus bertambah kepadanya menunjukkan bahwa rakyat Indonesia semakin cerdas memahami masalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

Menurut dia , rakyat Indonesia tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibodohi lagi oleh elite yang mementingkan kekuasaan untuk menguntungkan segelintir orang.

"Kami memang tidak punya uang, makanya kalian datang ke sini dibayar tidak? Makanya tidak seragam yang datang ke sini macam-macam atributnya. Kami ingatkan bahwa rakyat tidak bisa dibeli, rakyat sudah semakin cerdas," ucap Prabowo.

Baca juga: Bantah Prabowo, Jokowi Tolak Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4

Prabowo mengungkapkan, kelompok rakyat kecil seperti petani dan pedagang seharusnya sejahtera.

Namun, karena keserakahan elite yang mementingkan dirinya sendiri, rakyat kecil yang justru dirugikan. Ia menilai, rakyat kecil seperti petani, sering dibohongi para elite.

"Para petani, pedagang kecil harus untung harus sejahtera. Saya punya tim ahli, mereka menghitung sebenarnya para petani bisa untung dan pedagang bisa untung," kata Prabowo.

"Harga pangan mahal bisa kita turunkan, petani kita subsidi pupuk sebanyak-banyaknya seperti yang mereka butuhkan. Kita perjuangkan petani, nelayan dan seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sudah melaporkan sumbangan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Namun hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan partisipasi publik untuk ikut menyumbang dana kampanye masih minim. Padahal keterlibatan publik diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye pada pemlik modal besar. Bagaimana mendorong publik untuk lebih berpartisipasi mendanai kampanye sehingga bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye dari pemilik modal? Serta bagaimana semua pihak bisa ikut menjaga transparansi dana kampanye? Untuk membahasnya sudah hadir di Peneliti Litbang Kompas, Benedicta Irene Purwantari kemudian Peneliti ICW Almas Sjafrina serta peneliti Perludem Heroik M Pratama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com