Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Jadwalkan Pelatihan Saksi Pemilu Digelar 20 Maret 2019

Kompas.com - 26/02/2019, 21:48 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menargetkan pelatihan saksi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) bisa digelar pada 20 Maret 2019.

"Rencana kami melakukan pelatihannya, 20 Maret mudah-mudahan," kata Abhan usai acara diskusi di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Abhan menjelaskan, pelatihan akan dilaksanakan di kecamatan. Adapun pematerinya adalah anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panswaslu) tingkat kecamatan. 

Sementara Bawaslu tingkat kabupaten/kota berperan untuk melakukan supervisi.

"Pelatihannya akan dilakukan di kecamatan, dan nanti akan memberikan materi adalah Panwaslu kecamatan dan supervisi dari Bawaslu kabupaten/kota," terangnya.

Baca juga: Sejumlah Syarat Jadi Kendala Bawaslu dalam Rekrutmen Pengawas TPS

Kendati demikian, jadwal tersebut, kata Abhan juga tergantung pada penyerahan nama saksi dari partai politik.

Oleh karena itu, ia pun berharap parpol dapat segera menyerahkan nama-nama saksi.

"Mudah-mudahan sesuai schedule, artinya partai bisa merespons secepatnya, menerima nama-nama saksi yang akan ditugaskan di TPS masing-masing," kata dia. 

Kompas TV Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo siap dipanggil Mendagri terkait netralitasnya sebagai kepala daerah yang dianggap Bawaslu Jawa Tengah melanggar aturan. Menurut Ganjar Pranowo, Bawaslu sudah memutuskan dirinya tidak melanggar aturan kampanye, karena deklarasi tersebut dilakukan di luar jam kerja. Sementara itu, bukanlah wewenang Bawaslu untuk menyatakan ada tidaknya pelanggaran sebagai kepala daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com