Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Prabowo Kan Sudah Berjanji Kembalikan Lahan, Bagus kalau Direalisasikan

Kompas.com - 25/02/2019, 16:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengatakan, pernyataan Joko Widodo menagih pengusaha besar yang katanya ingin mengembalikan konsesi lahan kepada negara bukan secara spesifik ditujukan kepada Prabowo Subianto.

Namun, apabila Prabowo merasa pernyataan Jokowi itu ditujukan bagi dirinya, Teten merasa hal itu juga tidak menjadi persoalan.

Apalagi, menurut Teten, Prabowo telah mengungkapkan di hadapan publik rela mengembalikan konsesi lahan tersebut kepada negara.

"Pak Prabowo kan sudah berjanji akan memberikan tanahnya ke negara. Ya itu bagus kalau direalisasikan supaya ada keadilan dalam kepemilikan lahan," ujar Teten kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Teten mencatat, saat ini terdapat 15 juta hektar lahan kebun yang konsesinya dimiliki korporasi besar. Sementara itu, konsesi serupa yang dimiliki oleh petani mitra/plasma hanya sekitar 4 juta hektar.

Oleh sebab itu, apabila ada kemauan politik dari pengusaha besar untuk mengembalikan konsesi lahan ke negara agar diserahkan kepada rakyat kecil, tentu hal itu akan membantu pemerintah dalam mempercepat program perhutanan sosial.

"Terutama di daerah-daerah konflik agraria yang sudah akut antara rakyat dan pemilik konsesi ya supaya ada jalan keluarnya itu," kata Teten.

Teten mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang sedang mendorong keadilan dalam hal kepemilikan lahan.

Baca juga: Prabowo Akui Kuasai Ratusan Ribu Hektar Lahan di Kaltim dan Aceh Tengah

Konsesi lahan bagi petani kecil yang baru digagas pada era pemerintahan Jokowi dalam program perhutanan sosial baru menyentuh angka 2,6 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang sedang disiapkan.

"Pak Jokowi menyiapkan 12,7 juta hektar lahan untuk diberikan izin pengelolaannya kepada rakyat selama 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Ini adalah solusi yang konkret menyelesaikan ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia yang sudah terjadi selama puluhan tahun," kata Teten.

Diberitakan, dalam acara pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019), Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01 menegaskan menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahan kepada negara.

Awalnya, ia menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan oleh pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi, ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," katanya.

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahan ke negara, Jokowi mengatakan, menunggu hal itu diwujudkan.

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesi kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Ia sampai mengulangi pernyataan ini sebanyak tiga kali lantaran sorak sorai serta tepuk tangan riuh dilontarkan sekitar 15.000 pendukung yang hadir di dalam ruangan.

"Dan akan saya bagikan ke rakyat kecil karena masih banyak rakyat kita yang membutuhkan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com