Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Prabowo Kan Sudah Berjanji Kembalikan Lahan, Bagus kalau Direalisasikan

Kompas.com - 25/02/2019, 16:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengatakan, pernyataan Joko Widodo menagih pengusaha besar yang katanya ingin mengembalikan konsesi lahan kepada negara bukan secara spesifik ditujukan kepada Prabowo Subianto.

Namun, apabila Prabowo merasa pernyataan Jokowi itu ditujukan bagi dirinya, Teten merasa hal itu juga tidak menjadi persoalan.

Apalagi, menurut Teten, Prabowo telah mengungkapkan di hadapan publik rela mengembalikan konsesi lahan tersebut kepada negara.

"Pak Prabowo kan sudah berjanji akan memberikan tanahnya ke negara. Ya itu bagus kalau direalisasikan supaya ada keadilan dalam kepemilikan lahan," ujar Teten kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Teten mencatat, saat ini terdapat 15 juta hektar lahan kebun yang konsesinya dimiliki korporasi besar. Sementara itu, konsesi serupa yang dimiliki oleh petani mitra/plasma hanya sekitar 4 juta hektar.

Oleh sebab itu, apabila ada kemauan politik dari pengusaha besar untuk mengembalikan konsesi lahan ke negara agar diserahkan kepada rakyat kecil, tentu hal itu akan membantu pemerintah dalam mempercepat program perhutanan sosial.

"Terutama di daerah-daerah konflik agraria yang sudah akut antara rakyat dan pemilik konsesi ya supaya ada jalan keluarnya itu," kata Teten.

Teten mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang sedang mendorong keadilan dalam hal kepemilikan lahan.

Baca juga: Prabowo Akui Kuasai Ratusan Ribu Hektar Lahan di Kaltim dan Aceh Tengah

Konsesi lahan bagi petani kecil yang baru digagas pada era pemerintahan Jokowi dalam program perhutanan sosial baru menyentuh angka 2,6 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang sedang disiapkan.

"Pak Jokowi menyiapkan 12,7 juta hektar lahan untuk diberikan izin pengelolaannya kepada rakyat selama 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Ini adalah solusi yang konkret menyelesaikan ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia yang sudah terjadi selama puluhan tahun," kata Teten.

Diberitakan, dalam acara pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019), Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01 menegaskan menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahan kepada negara.

Awalnya, ia menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan oleh pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi, ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," katanya.

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahan ke negara, Jokowi mengatakan, menunggu hal itu diwujudkan.

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesi kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Ia sampai mengulangi pernyataan ini sebanyak tiga kali lantaran sorak sorai serta tepuk tangan riuh dilontarkan sekitar 15.000 pendukung yang hadir di dalam ruangan.

"Dan akan saya bagikan ke rakyat kecil karena masih banyak rakyat kita yang membutuhkan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com