Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Kalau Merasa Tol Mahal, Lewat Jalan Biasa

Kompas.com - 12/02/2019, 20:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perusahaan logistik dan masyarakat tidak dirugikan dengan berbayarnya tol Trans Jawa saat ini. Menurut Kalla, tol Trans Jawa merupakan alternatif baru bagi masyarakat sehingga sifatnya pilihan.

Jika dirasa bertarif mahal, masyarakat bisa menggunakan jalan nontol. 

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi penurunan jumlah kendaraan pribadi dan logistik yang melintasi jalan bebas hambatan tersebut.

"Saya pikir (mereka) tidak merasa dirugikan, karena seluruh sistem jalan tol itu ada alternatifnya. Kalau Anda merasa mahal, ya lewat jalan biasa. Pantura kan tidak ditutup kan, tetap jalan, tetapi kalau merasa mahal ya kembali ke jalan biasa," ujar Kala di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Empat Tahun, 782 Kilometer Jalan Tol Terbangun

Kalla mengakui, tarif tol Trans Jawa bagi pengguna kendaraan pribadi bisa dirasa berat. Namun, bagi kendaraan umum seperti bus, harga yang ditetapkan masih bisa dirasa mudah sebab dibebankan ke penumpang.

Ia pun menilai besaran tarif tol Trans Jawa saat ini sudah sebanding dengan nilai investasinya.

"Tergantung mau pilih yang mana. Mau pilih murah atau mau pilih cepat? Semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya kan mungkin 8 jam bisa sampai Surabaya, tapi kalau mau pakai jalan biasa mungkin butuh 12 jam," lanjut dia.

Diberitakan, setelah sebulan dibuka gratis, tujuh ruas Tol Trans-Jawa yang baru diresmikan pada 20 Desember 2018 akhirnya dioperasikan bertarif.

Namun, pengenaan tarif ini membuat jumlah kendaraan yang melintasi jalan bebas hambatan tersebut menurun.

Direktur Operasi II PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur mengatakan, penurunan terjadi tak hanya di jumlah kendaraan golongan I atau kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan logistik.

Baca juga: Sejak Bertarif, Jumlah Pengguna Tol Trans-Jawa Turun

"Golongan I turun hampir sekitar 2 persen, kemudian non-golongan I turun 4,7 persen. Itu wajar karena tadinya gratis," kata Subakti di kantornya, Senin (11/2/2019).

Soal tarif yang dinilai terlalu mahal, menurut dia, tarif yang berlaku saat ini jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif yang diusulkan, seperti tarif Tol Semarang-Batang.

"Berdasarkan investasinya, (usulan tarif) Rp 1.500 per kilometer. Kami tetapkan Rp 1.000 per kilometer. Itu golongan I, ya. Itu artinya pemakai jalan sudah diuntungkan," ungkapnya.

Kompas TV Penyesuaian tarif 15 ruas jalan tol yang dikelola oleh Jasamarga akan dilakukan tahun ini. Inflasi dan perjanjian pengusahaan jalan tol menjadi dasar penyesuaian tarif. Terdekat, penyesuaian tarif Tol Sedyatmo akan diberlakukan 14 Februari pekan ini. Tarif kendaraan golongan 1 dan 2 naik, sedangkan tarif tetap bagi golongan 3, dan tarif turun untuk golongan 4. Beberapa ruas tol lainnya yang juga akan dikenakan penyesuaian tarifadalah Tol Bali Mandara dan Cikampek-Palimanan. Penyesuaian berlaku bagi tol yang beroperasi sebelum tahun 2015 dan terakhir mengalami penyesuaian tarif pada 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com