Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Larangan Pakai Jalan Tol jika Tak Dukung Jokowi, Mendagri Panggil Wali Kota Semarang

Kompas.com - 11/02/2019, 23:26 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah memanggil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait penggunaan jalan tol.

Sebelumnya, Hendrar meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kemendagri, kata Tjahjo, mengonfirmasi status kehadiran Hendrar saat ia mengeluarkan pernyataannya di sebuah acara. Menurut Tjahjo, Hendrar mengaku sudah cuti saat menghadiri acara tersebut.

"Sudah saya panggil, saat itu saya tanya, dia (Hendrar) jawab, 'saya datang juga ada izin kepada panwas.' Cuti dia," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Baca juga: Wali Kota Semarang: Kalau Tak Dukung Jokowi, Jangan Pakai Jalan Tol

"Jadi pada saat ngomong, dia sebagai ketua partai (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Semarang)," katanya.

Setelah itu, Kemendagri menyerahkan kasus tersebut kepada panwas untuk diteliti lebih lanjut.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran terkait kampanye, kata Tjahjo, panwas yang akan memproses.

"Nanti kami serahkan kepada panwas kalau memang dia dianggap salah. Panwas akan memproses," katanya.

Pernyataan Wali Kota Semarang

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'aruf Amin di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Hadi saat menghadiri silaturahim Jokowi dengan paguyuban pengusaha di Jawa Tengah di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019).

Hendrar hadir sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Semarang. Sebelum kehadiran Jokowi, ia naik ke panggung dan menyapa para pengusaha yang hadir.

"Di sini ada yang pernah lewat tol?" tanya dia.

Ia lalu bertanya mengenai berapa lama jarak tempuh dari Semarang ke Jakarta. Sebagian pengusaha yang hadir menjawab 5 jam.

Lalu, ia juga bertanya mengenai jarak tempuh Semarang ke Surabaya jika lewat tol. Sejumlah pengusaha yang hadir menjawab 3 jam.

Ia pun menegaskan bahwa keberadaan jalan tol sebagai sarana memudahkan transportasi ini disebabkan kerja keras Jokowi selama empat tahun terakhir.

Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat yang tidak mendukung Jokowi tidak boleh memakai tol yang telah dibangun pemerintah.

"Disampaikan ke saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol," kata Hendrar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com