Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs Pendaftaran Pegawai Kontrak Pemerintah Sulit Diakses, Ini Kata BKN

Kompas.com - 11/02/2019, 12:14 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Hingga Senin (11/2/2019) siang, menu pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam situs SSP3K, ssp3k.bkn.go.id, belum dapat diakses.

Padahal, dalam informasi yang tertera dalam situs tersebut, seharusnya pendaftaran untuk pegawai kontrak pemerintah itu telah dibuka mulai Minggu (10/2/2019) hingga Sabtu (16/2/2019) mendatang.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait belum bisa diaksesnya menu pendaftaran situs SSP3K tersebut.

"Saya masih cek ke pusat mengapa belum bisa mendaftar," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/2/2019).

Baca juga: Penerimaan PPPK Dibuka, Ini Syaratnya

Ridwan menjelaskan, hal tersebut dikarenakan peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan seleksi P3K belum dikeluarkan.

"Kemungkinan karena Permenpan (Peraturan Menteri PAN RB) yang mengatur penerimaan P3K Tahap I belum keluar. Diperkirakan besok baru bisa terbit," ujar dia.

Sistem pendaftaran di SSP3K, lanjut Ridwan, baru akan dibuka seiring terbitnya Peremenpan RB. Meski demikian, database eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II) sudah dapat diakses.

"Admin instansi sudah dapat mengecek data eks THK II di wilayah mereka," ujar Ridwan.

SSP3K

Saat Kompas.com mencoba membuka situs SSP3K, ssp3k.bkn.go.id, terdapat beberapa menu di dalamnya.

Halaman utama situs ini muncul beberapa persyaratan bagi formasi yang akan dibuka, seperti THK II tenaga pendidik, penyuluh pertanian, dan THK II tenaga kesehatan.

Ketika memilih menu registrasi, maka akan muncul keterangan seperti ini.

Tampilan menu registrasi pada situs SSP3KSitus SSP3K Tampilan menu registrasi pada situs SSP3K

"Sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian PAN-RB ke Seluruh Pemerintah Daerah, Bahwa Pendaftaram dibuka Mulai Tanggal 10-16 Februari 2019. Sebelum Melakukan Pendaftaran, Silakan Hubungi Instansi Masing-masing untuk Mengecek Ketersediaan Formasi"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com