Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dulu, Rakyat Mau Mengelola 1 Hektare Lahan Saja Sulit...

Kompas.com - 08/02/2019, 12:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

CIANJUR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membandingkan pemberian konsesi lahan di pemerintahannya saat ini dengan pemerintahan terdahulu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan surat keputusan pemanfaatan 13.900 hektare hutan sosial bagi 8.900 kepala keluarga di Provinsi Jawa Barat, Jumat (7/2/2019).

"Kalau dulu, lahan dibagikan ke yang gede-gede. Masak ada yang diberikan ya sampai 200, 300 hektare. Rakyat sendiri mau ngelola 1 hektare saja sulit," ujar Jokowi di Wana Wisata Pokland, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Hingga awal 2019 ini, pemerintahan Jokowi telah memberikan akses kelola kepada masyarakat seluas 2.531.277 hektare melalui 5.454 surat keputusan.

Adapun, jumlah kepala keluarga yang menerima SK pemanfaatan lahan sebanyak 601.892 kepala keluarga.

"Sekarang, kami berikan kepada rakyat itu dalam bentuk SK seperti  ini, untuk 35 tahun ke depan. Tapi status hukumnya jelas," kata Jokowi.

"Beda kalau hanya tanda tangan kontrak setiap tahunnya. Ada  yang (dulu) setiap tahunnya tanda tangan kontrak. Kalau ini saya ulangi, untuk 35 tahun. Status hukumnya jelas," lanjut dia.

Presiden pun berpesan kepada penerima SK pemanfaatan hutan sosial agar betul- betul menjadikan lahan tersebut sebagai lahan produktif.

"Mau dipakai untuk nanam kopi silakan, cengkeh silakan, buah-buahan silakan, pala silahkan, kopi silakan, duren juga silakan," ujar Jokowi.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com