Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Menkominfo Tak Beretika

Kompas.com - 01/02/2019, 17:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai sikap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang melontarkan "yang gaji kamu siapa?" tidak sopan.

"Saya ingin katakan begini, ada penurunan etika fatsun dan para pejabat publik kita, kenapa karena nafsu kekuasaan itu bahkan ingin menjilat presiden. Itu terlalu besar dan itu berbahaya sekali dan mungkin apa yang ditunjukan menteri adalah sikap asal bapak senang," ujar Dahnil saat ditemui di Universitas Paramidana, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Ia mengatakan, apa yang dilakukan Rudiantara tak pantas sebagai pejabat publik. Sebab, kata Dahnil, semestinya sebagai menteri Rudiantara juga bertanggung jawab kepada publik, bukan hanya kepada Presiden.

Baca juga: Soal Yang Gaji Kamu Siapa, Fadli Zon Sebut ASN Dibayar Pakai Uang Pajak

Saat ditanya apakah klarifikasi yang disampaikan Rudiantara sudah cukup, ia menilai hal itu belum cukup. Ia mengaku sudah menonton video utuh saat kejadian dan menurutnya klarifikasi yang disampaikan Rudiantara tidak sesuai.

Karena itu, ia meminta calon presiden petahana Joko Widodo tidak mengajak serta para pejabatnya berkampanye.

"Saya pikir yang dilakukan kabinet mengajak Satpol PP lah, segala macam, gunakan aparat itu harus dihentikan. Kenapa? Karena ini biaya mahal buat demokrasi kita kalau kemudian para pejabat publiknya miskin etika," lanjut dia.

Baca juga: Viral Pernyataan Menkominfo soal Yang Gaji Kamu Siapa, Ini Penjelasannya

Polemik pernyataan Rudiantara bermula saat dia meminta masukan kepada semua pegawai tentang dua buah desain yang diusulkan untuk Gedung Kemenkominfo dengan gaya pengambilan suara atau voting.

Namun, ketika ingin memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk memilih, Rudiantara memberi opsi untuk memilih Nomor 1 atau Nomor 2. Keriuhan pun terjadi, sebab pegawai Kemenkominfo sepertinya mengasosiasikan ini seperti pilihan dalam Pilpres 2019.

Menanggapi keriuhan itu, Rudiantara kemudian meminta agar pemilihan ini tidak dikaitkan dengan politik. Meski begitu, dia tetap memberikan opsi pilihan itu Nomor 1 atau Nomor 2.

Baca juga: Dituding Rugikan Prabowo, Rudiantara Dilaporkan ke Bawaslu

Rudiantara kemudian meminta maju perwakilan pegawainya yang memilih desain Nomor 1 dan Nomor 2.

Saat pegawai yang memilih desain Nomor 1 mengungkapkan alasannya, tidak ada keriuhan.

Polemik dimulai saat pegawai yang memilih Nomor 2 memberi penjelasan. Ini disebabkan pegawai yang memilih Nomor 2 memberikan alasan bukan terkait desain.

Ada kemungkinan Si Ibu yang ditunjuk itu salah menangkap saat Rudiantara menanyakan alasan memilih Nomor 2, bukan terkait desain tapi nomor urut dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Rudiantara Harap Anak Muda Jadi Garda Terdepan Perangi Hoaks

"Mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan Nomor 2, yakin saja," ucap pegawai itu.

Sontak, Rudiantara tercengang mendengar jawaban tersebut. Tak lama setelah itu, Rudiantara menyatakan pertanyaan sindiran kepada pegawai yang memilih Nomor 2 tersebut.

"Bu, Bu, yang bayar gaji Ibu siapa sekarang?," ujar Rudiantara dalam acara itu.

Pernyataan ini menuai polemik karena Rudiantara dianggap dapat memengaruhi netralitas ASN dalam Pilpres 2019. Selain itu, pernyataan ini dipermasalahkan karena gaji ASN tak semestinya dikaitkan dengan pilihan politik.

Kompas TV Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara jadi pembicaraan di media sosial. Dalam sebuah acara sosialisasi pemilu di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menampilkan dua desain sosialisasi pemilu yang berlatar merah dan putih bernomor satu dan dua. Para pegawai atau Aparat Sipil Negara diminta memilihnya. Pegawai yang memilih nomor dua dan nomor satu diminta maju menyatakan alasan memilih. Namun ASN yang memilih alat peraga nomor dua menyatakan alasannya untuk memilih di Pemilihan Presiden. Hal ini membuat Rudiantara terkejut. Usai menyatakan alasan, sang pegawai turun dari panggung. Namun Rudiantara tiba-tiba bertanya. Soal siapa yang menggaji sang pegawai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com