Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yasonna Laoly Lantik 17.525 PNS Baru Kemenkumham

Kompas.com - 01/02/2019, 13:14 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly resmi melantik 17.525 calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi tahun 2017 menjadi PNS.

Selain itu, Yasonna juga membuka orientasi bagi 2.000 CPNS hasil seleksi 2018.

Pelantikan ini berlangsung secara serentak di seluruh kantor wilayah Kemenkumham di Indonesia.

"Jadi kegiatan hari ini adalah pengambilan sumpah PNS yang direkrut tahun 2017, sebanyak 17.525 (orang) ya. Itu mereka sudah 100 persen menjadi PNS," kata Yasonna di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (1/2/2019) siang.

Yasonna mengatakan, 2.000 CPNS 2018 yang diterima akan menjalani masa orientasi selama satu tahun ke depan.

Ia berharap, seluruh CPNS yang telah diterima bisa bekerja dengan baik dan mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada bangsa dan negara.

"Saya sudah berkunjung ke seluruh provinsi untuk memberikan pengarahan kepada mereka dan meminta janji personal kepada saya. Saya berharap mereka betul-betul dapat melakukan itu," ujar dia.

"Mereka harus berkontribusi kepada bangsa ini, menjadi abdi negara yang tangguh, terus memperbaiki diri, menjaga integritas, terus meningkatkan kemampuan. Saya percaya mereka bisa melakukan itu," lanjut Yasonna.

Yasonna menilai, proses rekrutmen pada 2017 dan 2018 merupakan proses terbaik, bersih, dan transparan.

Kementerian Hukum dan HAM juga meluncurkan program pembelajaran elektronik (e-learning) untuk pengembangan PNS baru kementerian tersebut.

"Kami bersama juga dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara) jadi pelaksana e-learning. Ini tidak tatap muka langsung, tapi ada tutorial berdasarkan e-learning. Saya sudah katakan mendesain tempatnya, jadi kalau dia pindah di satu tempat, ada (belajar) melalui di tayangan, kemudian di laptop mereka masing-masing," ujar Yasonna.

Sebab, kata Yasonna, para PNS Kemenkumham harus selalu belajar dan mengembangkan diri secara berkala.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com