Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Politik Yusril dan PBB hingga Akhirnya Dukung Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 28/01/2019, 12:36 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang secara resmi menyatakan sikap mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019. Pernyataan ini merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional PBB yang berlangsung di Ancol, Jakarta pada Minggu (27/1/2019).

Keputusan Rakernas PBB ini terbilang tidak mengejutkan. Sebab, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu tercatat sebagai penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf.

Sikap PBB ini berbeda dengan Pilpres 2014, saat partai itu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Tidak hanya itu, bahkan Yusril tercatat sebagai pengacara yang mendampingi Prabowo-Hatta saat mengajukan gugatan hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril pun memahami bahwa keputusan ini berat bagi sebagian kader PBB, yang kemungkinan masih berharap partainya mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

"Keputusan ini adalah keputusan bulat yang wajib kita tunaikan dan laksanakan bersama dengan tetap hargai perbedaan pendapat," kata Yusril dalam Rakernas PBB itu.

Baca juga: Menurut Yusril, Realistis bagi PBB untuk Dukung Jokowi-Maruf

Lalu bagaimana perjalanan PBB dan manuver Yusril hingga akhirnya secara resmi mendukung Jokowi-Ma'ruf. Berikut kronologinya:

Tak ikut Sekber

Sebelum dua pasang peserta Pilpres 2019 terbentuk, tiga partai sempat mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama pada April 2018. Adapun tiga partai itu adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Saat itu, PBB juga dicantumkan dalam Sekber. Yusril pun menyatakan kekecewaan terhadap pembentukan Sekber yang menyertakan partainya menjadi salah satu anggota.

Saat peresmian sekber tersebut di Jakarta, 27 April 2018, secara tiba-tiba logo dan nama PBB diikutsertakan, seolah-olah PBB sudah tergabung dalam sebuah koalisi.

Padahal, menurut Yusril, belum ada komunikasi apa pun yang terjalin terkait Pilpres 2019.

Saat itu, sebenarnya bukan hanya Yusril yang mengajukan keberatan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga pernah mengatakan bahwa pemasangan logo PAN dalam Sekber bukan sikap resmi partai.

Baca juga: Zulkifli Sebut Pemasangan Logo PAN di Sekber Tidak Resmi

Tak beri dukungan

Dua kubu mulai terlihat saat Prabowo dan Jokowi mengumumkan pasangan atau cawapres secara resmi pada Agustus 2018.

Saat itu, Jokowi yang memilih Ma'ruf Amin diusung enam partai pengusul dan tiga partai pendukung. Sedangkan, Prabowo diusung oleh empat partai pengusul dan satu partai pendukung.

Saat partai-partai politik lain menentukan arah dukungannya, PBB belum menentukan sikap. Partai Islam itu tidak ada di kubu mana pun, baik kubu Prabowo ataupun Jokowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com