Menkumham Puji 6 Terobosan Ditjen Imigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengapresiasi 6 terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Hal itu disampaikan Yasonna dalam pidato sambutan pada peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-69 di Kemenkumham, Jakarta, Senin (28/1/2019).

"Saya mengamati dan mengapresiasi berbagai terobosan dan inovasi yang telah dilakukan jajaran lmigrasi. Antara lain, adanya perluasan pemberian paspor elektronik di 18 kantor imigrasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada para pemohon," kata Yasonna.

Kedua, kata dia, Ditjen Imigrasi menyederhanakan perizinan bagi tenaga kerja asing (TKA) melalui layanan One Single Submission (OSS) bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja.

"Sehingga menghasilkan sebuah proses yang sangat sederhana dan eflsien sebagai jawaban atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada jajaran Imigrasi," kata dia.

Ketiga, Yasonna juga mengapresiasi Dijten Imigrasi yang mampu menekan jumlah pelanggaran keimigrasian.

Pada tahun 2017, tercatat ada 272 kasus pelanggaran. Namun, pada tahun 2018 turun menjadi 144 kasus.

"Keempat, telah dilaksanakan implementasi sistem QR Code pada 5 tempat pemeriksaan imigrasi, QR Code yang digunakan merupakan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan oleh jajaran Imigrasi dalam melaksanakan proses pengawasan di lapangan," kata Yasonna.

Kelima, Ditjen Imigrasi juga telah memfasilitasi perizinan tinggal bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga sudah mendukung berbagai kegiatan internasional, seperti Asian Games 2018 hingga Annual Meeting World Bank and International Monetery Fund 2018.

Terakhir, Yasonna mengapresiasi 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Imigrasi telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pada 2019 ini, Yasonna berharap agar Ditjen Imigrasi melakukan restrukturisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Kemudian, optimalisasi pengawasan keimigrasian melalui peran Tim Pengawasan Orang Asing hingga pemanfaatan QR Code.

"Lakukan penegakan hukum keimigrasian yang tepat sasaran, tingkatkan kualitas Iayanan penerbitan paspor elektronik dan pengolahan data Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)," kata dia.

Yasonna juga berharap adanya peningkatan status 4 UPT yang telah meraih status WBK menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Dan menargetkan 1 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di masing-masing Kantor Wilayah untuk mendapatkan status WBK yang baru," ujar Yasonna.