Wacana Penutupan Taman Nasional Komodo Masih Dibicarakan KLHK dengan Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih membicarakan wacana penutupan Taman Nasional Komodo.

Wacana itu dilontarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebut bahwa penutupan Taman Nasional Komodo demi kepentingan revitalisasi.

Direktur Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE) Wiratno mengatakan, KLHK masih membicarakan apakah penutupan akan diterapkan di kawasan taman nasional saja atau untuk seluruh pulau.

Kementerian LHK Dirjen KSDAE Kementerian LHK, Wiratno resmi membuka Jambore Nasional Konservasi Alam, dalam rangka peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2018, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Isu Ditutup, KLHK Sebut Wisatawan Tetap Bisa Liburan ke Taman Nasional Komodo

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Daerah tersebut merupakan kawasan wisata sehingga ada aspek ekonomi yang akan berpengaruh.

Demikian pula dengan berbagai kontrak kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam bidang pariwisata.

Oleh karena itu, penutupan kawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Ia tidak ingin keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian investasi.

Baca juga: Ini Alasan Gubernur NTT Tutup Taman Nasional Komodo

"Saya kira idenya bagus tapi tidak bisa cara menutupnya dalam waktu yang tiba-tiba. 6 bulan kemudian (misalnya)," kata Wiratno.

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Lasikodat mengatakan, revitalisasi menjadi alasan utama dirinya menutup Taman Nasional Komodo.

"Pulau Komodo ini kami revitalisasi sehingga menjadi taman yang indah, kemudian rantai makan seperti kerbau dan rusa itu selalu tersedia dan banyak," kata dia.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Rencana Penutupan Taman Nasional Komodo Belum Resmi

Untuk revitalisasi, Pemprov NTT akan memperbaiki ketersediaan makanan untuk komodo serta menata taman bunga di wilayah Taman Nasional Komodo secara baik.

Untuk revitalisasi tersebut, Pemprov NTT menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar, yang akan digunakan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Menurut Viktor, dana itu disiapkan jika pengelolaan Taman Nasional Komodo diserahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi NTT.