Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: 73, 6 Persen Responden Jadikan Debat Pertama Pertimbangan dalam Memilih

Kompas.com - 18/01/2019, 11:06 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polling yang dilakukan Litbang Kompas saat debat pertama calon presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak ingin mengubah pilihannya. Debat pertama justru semakin memantapkan pilihan responden.

Pada Kamis (17/1/2019) malam, Litbang Kompas melakukan pengumpulan pendapat dengan wawancara melalui telepon. Proses pengambilan data 30 menit setelah debat dimulai dan 30 menit sebelum debat selesai.

Baca juga: Litbang Kompas: Skor Penguasaan Debat Jokowi-Maruf 7,1, Prabowo-Sandi 7,0

Peneliti kemudian mengajukan dua pertanyaan. Pertama, responden ditanya apakah debat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan di pemilu nanti. Hasilnya, 23,8 persen menjawab tidak.

Namun, sebanyak 73,6 persen menyatakan debat menjadi pertimbangan dalam memilih.

Kemudian, yang kedua, responden ditanya apakah masih mungkin untuk berubah pilihan. Hasilnya, 2,1 persen menyatakan pasti berubah pilihan.

Kemudian, 22,4 persen menyatakan masih mungkin berubah. Sementara, ada 8,4 persen yang menyatakan rahasia atau tidak menjawab.

Baca juga: Polling Litbang Kompas: Tayangan Debat Pilpres Diminati 65, 8 Persen Responden

Namun, sebagian besar responden, yakni 67,1 persen menyatakan sudah mantap dengan pilihannya. Artinya, responden tidak ingin mengubah pilihannya terhadap kandidat.

Penelitian melibatkan sebanyak 254 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga. Mereka dipilih secara acak proposional bertingkat di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 6,15 persen. Meski demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi.

Kompas TV Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono usai menghadiri debat pertama capres cawapres Pemilu 2019 di Hotel Bidakara menyayangkan adanya pertanyaan soal partai politik. Menurut AHY seharusnya debat fokus pada isu yang dibahas bukan urusan parpol maupun personal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com