Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbedaan Pendapat Jokowi dan Prabowo soal Gaji ASN...

Kompas.com - 17/01/2019, 22:42 WIB
Retia Kartika Dewi,
Akbar Bhayu Tamtomo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto menilai bahwa pembenahan birokrasi untuk memberantas korupsi yang perlu dilakukan salah satunya adalah menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN).

"Akar masalahnya adalah penghasilan aparatur pegawai negeri sipil dan birokrat itu kurang. Saya akan perbaiki kualitas hidup birokrat," ujar Prabowo dalam debat pada Kamis (17/1/2019).

Menurut Prabowo, gaji birokrat tidak realistis. Ia memberi contoh gaji pejabat yang kecil.

Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa dia akan memberi sanksi tegas kepada para pegawai negeri yang masih melakukan korupsi.

"Tingkatkan gaji, perbaiki kualitas hidup, kalau dia masih korupsi, saya akan tindak tegas. Kita contoh negara-negara lain, misalnya kita taruh di pulau terkecil, suruh tambang pasir terus-menerus," ujar Prabowo.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Quote Janji prabowo soal ASN

Sementara, Jokowi membantah pernyataan Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2019 ini. Menurut Jokowi, gaji ASN saat ini sudah lebih dari cukup.

"Saya tidak setuju. Kita tahu gaji ASN kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, untuk membenahi birokrasi, yang terpenting adalah perampingan, dan perbaikan rekrutmen ASN, yakni hanya menerima calon terbaik.

Selain itu, untuk tindakan mutasi dan promosi jabatan sesuai kompetensi dan prestasi pegawai.

"Pengawasan internal yang kuat dengan didukung pengawasan eksternal oleh masyarakat, media, hingga komisi ASN," ujar Jokowi.

"Sekarang sudah kita lakukan (rekrutmen pejabat yang bersih). Contoh rekrutmen ASN dilakukan sevara terbuka. Semua bisa cek hasilnya," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com