Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: LRT di Luar Kota Tak Perlu "Elevated"

Kompas.com - 14/01/2019, 16:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai light rail transit (LRT) di luar kota semestinya tak perlu dibangun di jalur layang.

Menurut Kalla, lebih baik LRT di luar kota dibangun di atas tanah sebab biaya pembebasan lahannya lebih murah dibandingkan membangun jalur layang. Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pembangunan LRT Jabodebek yang menurut dia terlalu mahal untuk rute luar Jakarta.

"Kalau LRT-nya di tengah kota, itu perlu elevated. Tapi kalau di luar kota, tidak perlu elevated karena lebih murah membebaskan lahan daripada membangunnya (jalur layang)," ujar Kalla saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Ia menilai pihak pembangun perlu meninjau apakah pembangunan LRT sudah efisien atau tidak dengan melihat lokasinya. Jika lokasinya berada di wilayah padat penduduk, sudah semestinya menggunakan jalur layang karena biaya pembebasan lahan yang besar.

"(Jadi) itu tergantung di mana LRT-nya itu," lanjut dia.

Baca juga: Dikritik JK Soal LRT Jabodebek, Ini Tanggapan Adhi Karya

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembangunan light rail transit (LRT) kurang efisien lantaran berbiaya mahal dan letaknya bersebelahan dengan jalan tol.

Hal itu disampaikan Kalla saat berpidato di hadapan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah," ujar Kalla.

Baca juga: Alasan Adhi Karya Bangun LRT Jabodebek Layang

Sebelumnya Kalla menilai pembangunan light rail transit (LRT) kurang efisien lantaran berbiaya mahal dan letaknya bersebelahan dengan jalan tol.

Hal itu disampaikan Kalla saat berpidato di hadapan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah," ujar Kalla.

"Tapi bangunnya gitu. Itu kemungkinan, siapa konsultan yang memimpin ini sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?" lanjut Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com