Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta Pemerintah Berperan Aktif Minta Penjelasan China soal Muslim Uighur

Kompas.com - 12/01/2019, 18:02 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf mengatakan, Pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam meminta penjelasan kepada Pemerintah China terkait dugaan pelanggaran berat HAM yang dialami warga muslim etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

Hal itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan Bangsa Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia harus bersikap terkait dugaan pelanggaran berat HAM yang dilakukan Pemerintah China.

Baca juga: Maruf Amin Harap China Perlakukan Muslim Uighur dengan Baik

"Oleh karena itu dengan berbasis pada perintah konstitusi kita, Pemerintah Indonesia harus meminta penjelasan dari Pemerintah China atas apa yang terjadi di (etnis) Uighur," kata Muzzammil dalam sebuah diskusi bertajuk 'Kesaksian dari Balik Penjara Uighur', di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Muzammil mengatakan, Pemerintah China patut diberikan sanksi jika tidak memberikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran HAM tersebut.

Pemerintah China harus menjelaskan dugaan praktik penyiksaan terhadap warga Uighur yang ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang politik dengan dalih kontra-terorisme.

"Kalau China tidak mengindahkan, harus masuk kepada sanksi-sanksi, sampai kepada sanksi perdagangan, sanksi (pemutusan) hubungan diplomatik. Itu yang harus kita lakukan," ujar Muzammil.

Baca juga: BAZNAS Serukan Dunia Peduli Uighur

Seperti diberitakan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB memperkirakan ada satu juta warga etnis Uighur yang ditahan di luar perintah pengadilan.

Kebanyakan warga etnis ini adalah penganut Muslim yang hidup di antara warga mayoritas etnis Han.

Dalam kesimpulan laporannya, panel ahli PBB menyatakan bahwa banyak warga etnis Uighur dan warga minoritas Muslim lain ditahan tanpa bisa berhubungan dengan dunia luar.

Penahanan itu kadang-kadang berlangsung lama tanpa proses pengadilan dengan alasan sebagian dari langkah kontraterorisme dan ekstremisme agama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com