Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Sebut KPU Mendelegitimasi Dirinya Sendiri

Kompas.com - 10/01/2019, 20:03 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, setuju lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh didelegitimasi. Namun, dia berpendapat saat ini KPU justru mendelegitimasi lembaganya sendiri.

"Kalau KPU melakukan perilaku-perilaku yang dapat dikritisi oleh publik itu tanda KPU dinilai mendelegitimasi dirinya sendiri," ujar Hidayat di kompleks parlemen, Kamis (10/1/2019).

Hidayat mengatakan perdebatan soal kotak suara merupakan salah satu bentuk deligitimasi oleh KPU. Kemudian, pembatalan penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden juga bentuk deligitimasi oleh KPU sendiri.

Meskipun KPU berasalan bahwa keputusan itu merupakan kesepakatan dua tim kampanye pasangan calon.

Baca juga: Maruf Amin Mengaku Belum Terima Kisi-kisi Debat dari KPU

"Menurut saya itu KPU mendelegitimasi dirinya sendiri. Harusnya KPU sebagai lembaga yang legitimate, dia bisa melakukan aturan sebagaimana aturan yang diberlakukan," ujar Hidayat.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah mulai muncul anggapan bahwa KPU condong ke salah satu pasangan calon. Hidayat mengingatkan KPU untuk bersikap independen selama tahapan pemilu berlangsung.

"Segeralah KPU bangkit dan jadikan diri Anda sebagai lembaga yang independen, adil, dan tidak mendelegitimasi diri Anda sendiri. Karena ini sangat serius, karena berpengaruh ke hasil pemilu dan legitimasi hasil pemilu," kata dia.

Baca juga: KPU Beri Kisi-kisi 20 Pertanyaan ke Kandidat Pilpres, Tak Semua Keluar dalam Debat

Setelah muncul hoaks 7 kontainer surat suara yang tercoblos, muncul anggapan bahwa ada pihak yang ingin merusak legitimasi KPU.

Ketua KPU Arief Budiman pun setuju jika hoaks ini disebut upaya merusak legitimasi penyelenggara pemilu.

Arief mengatakan banyak hoaks yang menyerang KPU sebelum soal surat suara ini. Namun, KPU selalu mempertimbangkan informasi mana yang harus dilawan dan mana yang bisa dibiarkan.

Tudingan kali ini termasuk yang harus ditindaklanjuti secara serius. Kabar tersebut sangat meresahkan dan menyerang kredibilitas KPU. Itu sebabnya KPU memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi.

"Tudingannya langsung mengarah bahkan di salah satu akun menyebut bahwa KPU telah menyita satu kontainer. Loh ini kan kebohongan luar biasa," ujar Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com