Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Anggarkan Rp 631,1 Miliar untuk Tangani Bencana di Sulteng, NTB, Banten-Lampung

Kompas.com - 09/01/2019, 23:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyatakan, pihaknya menganggarkan Rp 631,1 miliar untuk menangani bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng), Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten, dan Lampung.

Hal itu disampaikan Harry usai menghadiri rapat penanganan bencana di Sulteng dan NTB di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Perkiraan kebutuhan baik untuk santunan ahli waris maupun jadup (jaminan hidup). Sulteng Rp 151,5 miliar. Kalau NTB Rp 456,6 miliar dan Banten serta Lampung Rp 23 miliar. Total Rp 631,1 miliar," kata Harry.

Baca juga: Kompleksitas Merancang Mitigasi Bencana

Rencananya, Kemensos juga akan menggunakan dana tersebut untuk mengisi hunian tetap bagi korban yang rumahnya sudah selesai direkonstruksi. Hal itu berlaku bagi korban gempa di NTB, dan tsunami di Sulteng, Lampung, dan Banten.

Kemensos menganggarkan Rp 3 juta untuk masing-masing kepala keluarga dari total anggaran tersebut. Nantinya korban bencana bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli perlengkapan dapur, kasur, dan selainnya.

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Prabowo Berencana Bentuk Kementerian Khusus Tangani Bencana

Sebelumnya Kemensos juga menganggarkan Rp 3 juta per kepala keluarga yang diperuntukan sebagai Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS). Dana tersebut juga digunakan korban gempa di NTB untuk membeli perlengkapan rumah.

"Ya kami kasih Rp 3 juta dan mereka bisa membeli sendiri kebutuhan perlengkapan rumah. Terutama rumah rusak berat. Mereka kan kehilangan," ujar Harry.

"Nah itu mereka bisa belikan kasur, belikan meubel. Bisa belikan perlengkapan dapur. Apapun yang mereka butuhkan lah, termasuk kursi, meja. Pengalaman terdahulu itu sangat membantu," lanjut dia.

Kompas TV Rabu (9/1) pagi Presiden Joko Widodo, melantik Letjen Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau (BNPB) di Istana Negara. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini akan menggantikan Kepala BNPB sebelumnya, Willem Rampangilei yang sudah menjabat sejak tahun 2015.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com