Presiden Jokowi: Aparat Tak Boleh Biarkan Upaya Pelemahan KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta aparat kepolisian menindak tegas segala upaya untuk melemahkan dan mendelegitimasi KPU.

"Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, melegitimasi KPU," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Jokowi menegaskan, bagaimanapun juga peran KPU sangat penting sebagai penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, calon presiden petahana ini meminta seluruh masyarakat mendukung KPU.

"Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu, saya sampaikan ke Kapolri, tindak tegas," kata Jokowi.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Ada Upaya Mendelegitimasikan Penyelenggara Pemilu

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin menduga ada upaya yang dilakukan kelompok oposisi untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum.

"Upaya mendelegitimasi KPU ini dilakukan agar mereka bisa mengatakan terjadi kecurangan dalam pemilu," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, Kamis (3/1/2018).

Arya mencatat upaya delegitimasi ini sudah dilakukan beberapa kali.

Pertama, adalah adanya isu 31 juta penduduk yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Kedua, adalah dipermasalahkannya kotak suara dari kardus.

Baca juga: Kata Fadli Zon, Tersangka Pembuat Hoaks Surat Suara Bukan Relawan Prabowo-Sandi

"Padahal kotak suara kardus itu sudah dipakai sejak zaman SBY. Itu juga dipakai pada pemilu 2014," ucap Arya.

Terakhir, TKN menyoroti informasi soal adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok.

Baca juga: KPU Apresiasi Kepolisian Cepat Tangkap Tersangka Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos

Arya menilai adanya surat suara yang sudah tercoblos itu mustahil terjadi. Sebab, hingga saat ini, KPU belum mencetak surat suara.

"Bagaimana mungkin surat suaranya saja belum tercetak, tapi katanya sudah tercoblos," ucap Arya.