Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabat Kepala BNPB, Doni Monardo Masih Berstatus Perwira TNI Aktif

Kompas.com - 09/01/2019, 11:38 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Letjen Doni Monardo masih berstatus sebagai perwira TNI aktif meski sudah secara resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Presiden Jokowi menegaskan, perwira TNI aktif atau bukan tidak terlalu menjadi pertimbangannya dalam memilih Doni. Ia lebih melihat sosok Doni mempunyai manajemen yang kuat kepemimpinan sehingga mampu mengoordinasikan penanganan bencana.

"Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif, tetapi yang ingin saya melihat adalah manejemen yang kuat, tindakan yang cepat di lapangan," kata Jokowi usai melantik Doni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Doni Monardo, Mantan Danjen Kopassus yang Dipilih Jokowi Jadi Kepala BNPB

Presiden Jokowi memastikan bahwa status Doni yang masih perwira aktif tak menabrak aturan. Namun, terkait masalah aturan ini, Jokowi meminta awak media menanyakan ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Nanti untuk teknis seperti itu, tanyakan ke Mensesneg," kata dia.

Sementara itu, Doni Monardo membenarkan bahwa ia memang masih bersatus perwira aktif TNI. Namun, ia juga enggan berkomentar terkait aturan terkait TNI dan Kepala BNPB.

"Tadi sudah disampaikan Presiden, semua akan dijelaskan oleh Pak Mensesneg," kata Doni.

Baca juga: Moeldoko Pastikan Presiden Segera Lantik Doni Monardo Jadi Kepala BNPB

Doni sedianya dilantik oleh Presiden Jokowi pada 2 Januari lalu, namun pelantikan itu ditunda. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya mengakui bahwa penundaan itu berkaitan dengan status Doni sebagai perwira aktif TNI.

Status itu membuat pemerintah harus merevisi terlebih dahulu peraturan presiden nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Dengan Perpres yang baru, maka Doni bisa menjabat Kepala BNPB meski masih berstatus periwra aktif TNI.

"Akan lebih mudah kalau masih aktif melakukan koordinasi lebih enak gitu ya. Kira-kira begitu sebagai pertimbangan," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta (3/1/2019).

Kompas TV Presiden Joko Widodo resmi mengangkat Mayjend TNI Doni Monardo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Wantanas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com