Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Sebut Realisasi Anggaran Kemensos Capai 94,99 Persen

Kompas.com - 28/12/2018, 21:37 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menyebut bahwa realisasi anggaran Kemensos hingga Desember 2019 mencapai 94,99 persen dari total anggaran Rp 43,2 triliun.

"Kita nomor dua tertinggi setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Hartono pada press briefing akhir tahun di Jakarta, Jumat (28/12/2018), seperti dikutip Antara.

Hartono mengatakan, bagi Kemensos, 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan. Itu lantaran banyaknya peristiwa bencana alam.

Namun pada tahun ini pula, lanjut Hartono, Kemensos meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penghargaan "Top 40 Inovasi pelayanan Publik" dari Kementerian PAN RB bagi UPT Kemensos.

Dia mengatakan, meski 2018 Kemensos dipimpin oleh tiga menteri berbeda, namun seluruh program berjalan mulus.

Seperti diketahui, Kemensos pernah dipimpin Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur, digantikan Idrus Marham yang juga mundur karena ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi lalu digantikan Agus Gumiwang Kartasasmita yang menjabat hingga kini.

"Semua program berjalan baik dan ada saling penguatan meski dipimpin tiga menteri dalam setahun ini," kata dia.

Hartono mengatakan, program yang berjalan baik seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berubah menjadi non tunai dan jumlah penerima manfaatnya terus bertambah. Pada 2015 jumlah KPM PKH 3,5 juta, sementara 2018 menjadi 10 juta.

Tahun ini, PKH menjangkau penyandang disabilitas berat dan lansia yang berada di keluarga penerima PKH juga diberikan bantuan masing-masing Rp2,4 juta.

Pada 2018 jumlah penyandang disabilitas dalam keluarga PKH sebanyak 119.311 orang dan lansia sebanyak 1,6 juta orang.

Di bidang rehabilitasi sosial, beberapa kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan selama empat sejak 2015, adalah Rehabilitasi Sosial Anak yang menjangkau 461.942 orang atau 1,69 persen dari total populasi.

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sosial menjangkau 170.995 orang atau 2,85 persen dari total populasi. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza sebanyak 45.680 orang.

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang menjangkau 76,019 orang serta Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang menjangkau 177.393 orang.

Kompas TV Terkait dengan jatuhnya korban akibat bencana tsunami di Selat Sunda Kementerian Sosial akan segera mengucurkan bantuan berupa dana sosial bagi para keluarga korban. Jumlah dana sosial yang akan diberikan kepada para korban jiwa melalui ahli waris sebesar Rp 15 juta per jiwa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com