Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Apapun Tema Non-ekonomi yang Diangkat PSI, Tak Akan Kami Tanggapi

Kompas.com - 28/12/2018, 11:05 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tidak mau menanggapi isu-isu yang dilempar Partai Solidaritas Indonesia (PSI), khususnya isu-isu di luar permasalahan ekonomi di Indonesia.

"Apapun yang diangkat teman-teman PSI yang non-ekonomi, tidak akan kami tanggapi," ujar Sandiaga di Jalan Hangtuah, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).

Hal ini disampaikan Sandiaga ketika ditanya soal pendapat Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.

Baca juga: Sandiaga: Pak Prabowo dan Saya Siap Menjawab Semua Tuduhan Soal HAM

Raja sebelumnya membahas video calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang sedang merayakan natal bersama keluarga.

Video tersebut diunggah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo lewat instagram dan kemudian dihapus kembali.

Raja menyebut Prabowo terjebak dalam budaya hipokrit. Menurutnya video tersebut tidak perlu dihapus karena tidak ada salahnya memiliki keluarga yang berbeda keyakinan.

Sandiaga menjelaskan video itu dihapus karena tidak ingin memicu kontroversi.

"Itu lebih baik daripada memicu banyak kontroversi karena kita fokusnya di ekonomi," kata Sandiaga.

Baca juga: Reaksi Basuki Atas Sindiran Sandiaga Soal Jembatan Indiana Jones

Menurut dia, persoalan semacam ini tidak diperdebatkan panjang lebar. Hal yang lebih penting adalah soal ekonomi di Indonesia. Misalnya, soal impor dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

"Itu saja sebetulnya diskusinya, kita kerucutkan ke masalah yang sangat substantif. Masalah seperti Pak Prabowo melakukan dance dan lain lain menurut saya tidak menjadi isu," kata dia.

Kompas TV Partai Amanat Nasional terus bergejolak menjelang Pilpres 2019, mulai dari pengurus yang mbalelo dengan mendukung Joko Widodo, bendahara umum mundur dan sekarang pendiri mendesak Amien Rais mundur. Spekulasipun bermunculan apakah PAN mengalami perpecahan atau memang ada pihak yang sengaja memecah belah?<br /> <br /> KompasTV akan membahasnya bersama Wakil Sekretaris Partai PAN Faldo Maldini, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Analis Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com