Kapolri Sebut Terorisme Masih Menjadi Ancaman di Tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri memprediksi terorisme dan radikalisme masih berpotensi menjadi gangguan utama keamanan dan ketertiban masyarakat di 2019.

Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, jaringan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) masih bergerak di level internasional dan bisa memengaruhi jaringan terorisme di Indonesia.

"Selagi mereka (ISIS) belum bisa selesai sepenuhnya, mereka akan berupaya menggerakkan jaringan mereka di luar negeri agar bergerak juga mengalihkan perhatian seperti di Eropa, Amerika, dan Asia Tenggara. Kelompok-kelompok yang ada di kita (Indonesia) bisa saja mereka bergerak," kata Tito di Ruang Rupatama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/ 2018).

Baca juga: Wiranto Nilai Kekerasan Tidak Akan Menuntaskan Terorisme

Tito mengatakan, tindakan terorisme pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 12 aksi terorisme di tahun 2017 meningkat menjadi 17 aksi di tahun 2018.

Namun, kata Tito, dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Polri bisa melakukan aksi pencegahan atau melakukan preemtive strike.

Dalam UU tersebut, siapa saja yang terkait dengan organisasi terorisme bisa langsung ditangkap, tanpa menunggu adanya aksi teror terjadi.

“Kriminalisasi terhadap perbuatan awal ini bagus, sehingga Polri bisa mencegah atau melakukan preemtive strike daripada menunggu ada barang bukti terlebih dahulu,” ujar Tito.

Baca juga: 2019, Wiranto Sasar Jatim untuk Penerapan Program Penanggulangan Terorisme

Di tahun 2018, sebanyak 396 pelaku teror berhasil diungkap Polri dengan 141 orang berlanjut persidangan, 204 orang dilakukan penyidikan, serta 25 orang meninggal lantaran dilakukan tindakan penegakan hukum.

Adapula 13 orang meninggal akibat bunuh diri, 12 orang telah divonis hukuman, dan satu meninggal lantaran sakit.

Selain terorisme, Polri juga mengidentifikasi sejumlah ancaman lain di 2019, antara lain gangguan kelompok bersenjata, konflik sosial, kejahatan siber dan narkoba.