Kemendagri "Jemput Bola" Tuntaskan Perekaman E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, pihaknya akan "jemput bola" atau mendatangi rumah warga untuk menuntaskan perekaman e-KTP.

Petugas akan mulai mendatangi rumah-rumah warga mulai 27 Desember hingga 31 Desember 2018.

"Jadi namanya gerakan Jemput Bola Nasional 27-31 Desember 2018. Untuk besok, jemput bola di 514 kabupaten/kota di wilayah masing-masing," ujar Zuldan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Dalam gerakan ini, Kemendagri akan menerjunkan 514 tim atau sesuai dengan jumlah kabupaten/kota. Satu tim terdiri dari lima orang. Artinya, sebanyak 2.570 orang yang akan disebar untuk gerakan Jemput Bola Nasional. 

Berdasarkan data perkembangan perekaman e-KTP per 24 Desember 2018, sudah ada 186,87 juta atau 97,58 persen penduduk yang sudah melakukan perekaman. Dari data itu, masih ada 4,64 juta atau 2,42 persen penduduk yang belum merekam.

Maka dari itu, guna mencapai perekaman e-KTP 100 persen, Zudan memerintahkan petugas Dukcapil di kabupaten/kota mendata warga minimal satu kabupaten selama satu hari.

Baca juga: Tinta Habis Jadi Kendala Pembuatan E-KTP, Ini Kata Disdukcapil Depok

"Jadi kita perintahkan minimal satu kabupaten selama sehari. Kalau mau lebih dari satu kabupaten dan lebih dari sehari, ya tidak apa-apa, itu lebih bagus," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Zudan, Ditjen Dukcapil juga akan melakukan gerakan jemput pola perekaman e-KTP pada Januari-Maret 2019.

Gerakan tersebut fokus di lima daerah yang tingkat perekamanya masih di bawah 85 persen, yaitu Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

"Kita akan melakukan gerakan gotong royong jemput bola. Maksudnya daerah-daerah yang relatif sudah selesai merekam e-KTP, kita perintahkan pejabat Dukcapilnya membantu ke lima daerah yang masih di zona merah dengan dana APBN," tuturnya.

Baca juga: Mendagri Targetkan Seluruh E-KTP Invalid Musnah Sebelum Tahun Baru

Ia menjelaskan, terdapat tiga hambatan kendala layanan perekaman e-KTP lima provinsi tersebut, yakni kendala geografis, rendahnya budaya tertib administrasi kependudukan, dan banyaknya alat tidak berfungsi dengan baik.

Dari 6.234 titik layanan di kecamatan, sebanyak 30-40 persen di antaranya tidak berfungsi. Hal itu disebabkan karena rusak dan sebagian karena tidak terjangkau jaringan komunikasi data.

"Maka dari itu kita butuh gotong royong, saling membantu. Kira-kira akan mulai minggu kedua Januari 2019, saat ini kita masih konsolidasi dengan pegawai Dukcapil kabupaten/kota yang akan dikirimkan ke lima provinsi itu agar gerakan ini tidak sia-sia," pungkas Zudan.