Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Akuisisi Saham Freeport agar Tidak Bebani Negara

Kompas.com - 23/12/2018, 16:28 WIB
Devina Halim,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, mengingatkan agar akuisisi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia tidak menambah beban negara tetapi sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Saya melihat bahwa tentunya upaya pemerintah membeli 51 persen saham Freeport ini perlu kita pastikan bahwa hasilnya bisa menyejahterakan masyarakat," ujar Sandi saat ditemui di Rumah Djoeang, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2018).

Pemerintah Indonesia telah mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui PT Inalum. Kabar itu disampaikan Presiden Joko Widodo, pada Jumat kemarin.

Sandiaga menilai, selama ini Freeport Indonesia belum dapat menyejahterakan masyarakat Papua maupun seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, dia berharap, penguasaan yang dilakukan pemerintah dapat menciptakan peluang yang lebih luas bagi rakyat Indonesia.

Baca juga: Tim Jokowi: Penguasaan 51 Persen Saham Freeport adalah Kemerdekaan Jilid 2

Menurut Sandiaga, kesejahteraan rakyat terjadi ketika negara memberi rakyatnya peluang, di mana salah satunya berupa peluang pekerjaan.

"Harapan kami ini bisa membuka peluang, bukan hanya peluang lapangan kerja, tapi peluang usaha bagi bangsa Indonesia untuk memastikan bahwa putra-putri terbaik kita mendapatkan kesempatan di Freeport," kata dia.

Terkait Pemerintah Provinsi Papua yang akan mendapatkan 10 persen dari total kepemilikan saham Indonesia di PTFI, Sandiagakan mengemukakan, sejumlah orang berpendapat jumlah tersebut menguntungkan pemda. Namun, ada pula yang berpandangan bahwa jumlah tersebut tidak menguntungkan.

Karena itu, Sandi kembali mengingatkan bahwa pengelolaannya harus dapat menyejahterakan masyarakat.

Indonesia resmi memiliki 51 persen saham PTFI setelah melunasi pembelian saham sebesar 3,85 miliar dollar AS atau setara Rp 55,44 triliun. Inalum pun membentuk struktur agar Pemda Papua dapat menerima dividen yang efisien dan mempunyai potensi tetap mendapatkan pendapatan atas kepemilikan secara tidak langsung di PTFI.

Dari 51,2 persen saham PTFI yang dimiliki Indonesia, Inalum akan secara langsung memiliki saham PTFI sebesar 26,2 persen. Sementara 25 persen saham akan dimiliki oleh PT Indocopper Investama (PTII) yang sudah berganti nama menjadi PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM).

Baca juga: Inalum: Tak Ada Aset yang Digadaikan untuk Beli Freeport

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com