Jusuf Kalla Minta Golkar Tak Tiru Demokrat Bikin Jargon Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, meminta Golkar tak meniru Partai Demokrat dalam membuat jargon antikorupsi di masa kampanye.

Hal itu berkaca pada jargon antikorupsi yang pernah dibangun Demokrat namun justru ketua umumnya waktu itu, Anas Urbaningrum, terlibat kasus korupsi.

Baca juga: Golkar Optmistis Perolehan Suara di NTB Meningkat dengan Masuknya TGB

Karena itu Kalla menilai jargon Golkar Bersih kurang pas karena saat ini mantan Ketua Umum Setya Novanto dan mantan Sekretaris Jenderal Idrus Marham justru terlibat kasus korupsi.

"Ini memang sulit karena kalau kita bicara Golkar antikorupsi, wah mantan ketum dan sekjen ada kendala. Bagaimana caranya kita membenarkan itu. Jadi harus dicari tema yang lain," kata Kalla dalam acara Silaturahim Akhir Tahun Golkar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (20/12/2018) malam.

Baca juga: Gelar Survei Internal, Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar 16 Persen

"Jangan nanti contohnya kaya semacam kritik kepada Partai Demokrat, yang mengatakan antikorupsi kemudian yang ngomong itu ada di dalam (penjara). Itu menurunkan suara itu. Jadi bagaimana berbicara itu jangan seperti dialami partai-partai yang lain," lanjut Kalla.

Karena itu, kata Kalla, Golkar membutuhkan jargon baru dalam menghadapi Pemilu 2019 agar dapat diingat dengan baik oleh masyarakat dan dapat membantu mendulang suara.

Baca juga: Airlangga Minta Caleg Golkar Gunakan Teknologi untuk Gaet Pemilih

Ia pun meminta para kader Golkar yang menjadi pejabat negara yang selalu menunjukan kinerja yang bagus di hadapan publik. Menurut dia hal itu bisa menjadi modal bagi Golkar untuk meraih simpati publik.

"Partai itu dilihat di DPR atau dari menterinya, tokohnya. Di sini ada Ketum Golkar yang juga Menteri Perindustrian dan Menteri Sosial Agus (Gumiwang Kartasasmita). Tentu harus memberi contoh," kata Kalla.

"Jadi kalau ke daerah tentu harus sejahtera, tentu juga harus lebih gagah gitu kan supaya mengatakan kalau orang mengatakan, menterinya Golkar, wah pasti cepat kita terima itu (program pemerintah)," lanjut dia.