Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Konferensi Nasional Gerindra, Anies Baswedan Dilaporkan ke Ombudsman

Kompas.com - 20/12/2018, 16:48 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Barisan Advokat Indonesia (BADI) melaporkan dugaan maladministrasi atas tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra ke Ombudsman.

"Kehadiran Gubernur Anies Baswedan saat hari kerja dan jam kerja kami duga itu merupakan pelanggaran terhadap tugas dan fungsi pelayanan publik. Itu dari inti kami melapor ke Ombudsman agar ditindaklanjuti," kata anggota BADI Adi Prakoso di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (20/12/2018) sore.

Adi mengatakan, Anies diduga melanggar prinsip penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Maladministrasi ini kan diatur di Undang-Undang Ombudsman sendiri. Itu ada di Pasal 1 Ayat 3. Maladministrasi bisa dilakukan oleh penyelenggara negara yang menggunakan dana APBN atau APBD sehingga mengabaikan prinsip pelayanan publik," paparnya.

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu soal Pose Dua Jari, Anies Enggan Komentar

"Tadi diterima Ombudsman Jaya Raya, mereka akan memeriksa, mengkaji laporan dari BADI ini terkait apakah memang ada dugaan maladministrasi. Kami melampirkan bukti kliping media dan CD berupa cuplikan video Pak Anies," ungkapnya.

Di satu sisi, ia menilai, meskipun Anies sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri menghadiri acara tersebut, Anies dinilainya mengabaikan azas netralitas yang tertuang dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Betul Bapak Anies Baswedan sudah mengajukan izin untuk menghadiri, tetapi beliau tidak mengajukan cuti kampanye, padahal pada saat konferensi nasional, Bapak Anies menyampaikan pidato dan berpose dua jari dan hal inilah yang kami anggap pelanggaran terkait kehadiran dia menghadiri aktivitas politik di luar dari tugas fungsi Gubernur DKI Jakarta," ungkapnya.

Baca juga: Buntut 2 Jari Anies di Konferensi Nasional Gerindra...

Adi juga mengatakan, pihaknya telah melaporkan Anies ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran Pemilu. Sebab dalam acara itu, kata dia, Anies diduga melakukan kampanye terselubung dan melakukan pose dua jari.

Pose tersebut dinilainya sudah berkaitan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami juga sudah melakukan pelaporan ke Bawaslu kemarin," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com