Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Kepuasan Kinerja Pemerintahan Meningkat, Elektabilitas Jokowi Naik

Kompas.com - 20/12/2018, 01:38 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA memaparkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, masih tetap unggul dengan 53,2 persen. Hal itu disebabkan lantaran kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebagai petahana.

"Kepuasan terhadap kinerja Jokowi secara umum masih tinggi, bahkan mengalami kenaikkan dari November 2018," kata penelisi LSI Adjie Alfaraby di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

Dalam survei LSI Denny JA terbaru yang dilakukan 5-12 Desember 2018, tingkat kepuasan kinerja Jokowi menjadi 72,1 persen dari sebelumnya 69,4 persen di November 2018.

Sedangkan responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi menurun dari 24 persen menjadi 22,9 persen pada Desember 2018.

Baca juga: LSI: Maruf Amin Jadi Benteng dan Jangkar Jokowi Rebut Pemilih Muslim

Tak pelak, Jokowi-Ma'ruf masih mengungguli paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memiliki elektabilitas sebesar 30,6 persen.

Adapun elektabilitas kedua paslon pada bulan November lalu, yaitu Jokowi-Ma'ruf sebesar 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 31,2 persen).

Adjie menuturkan, kepuasan terhadap Jokowi sebagai petahana yang tinggi membuat elektabilitasnya hingga kini masih kokoh di atas penantangnya.

Menurutnya, dalam perilaku pemilih, petahana yang dinilai baik kinerjanya akan memperoleh berkah elektoral. Apalagi, Jokowi masih memiliki waktu untuk menambah elektabilitas melalui kebijakan pemerintahanya.

"Masih ada empat bulan lagi bagi Jokowi menambah elektabilitasnya, yaitu mengeluarkan kebijakan yang populis," ungkap Adjie kemudian.

Adapun survei tersebut menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode multistage random sampling dan margin of error sebesar 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com