Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Puji Kementerian PPN/Bappenas dalam Sinkronisasi Program Nasional dan Daerah

Kompas.com - 19/12/2018, 12:11 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sinkronisasi program nasional dan daerah menjadi salah satu tantangan dalam aspek tata kelola pemerintah Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Tjahjo dalam acara Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs), di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

"Ini rumitnya Indonesia tetapi dalam konteks konsolidasi demokrasi lewat pilkada, ini ternyata sekarang bisa diwujudkan dengan baik," kata Tjahjo, Selasa.

Menurut dia, keberhasilan tersebut tak lepas dari peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baca juga: Mendagri Tekankan Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Tjahjo mengatakan, kementerian tersebut memiliki peran strategis yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk merumuskan strategi pembangunan nasional.

Kemudian, sinkronisasi antara program nasional dan daerah dalam berbagai aspek dan dimensi dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Selain itu, ujar Tjahjo, kementerian yang dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro itu juga perlu memastikan pelaksanaan program tersebut di berbagai level pemerintahan.

"Bappenas mempersiapkan strategi pembangunan nasional, memastikan program-program strategis nasional harus bisa terlaksana di tingkat provinsi, kabupaten/kota, seiring dengan program skala prioritas seorang gubernur, walikota terpilih," kata Tjahjo.

Baca juga: Pembangunan Daerah Tertinggal Dongkrak Pengembangan Seni, Budaya, dan Lingkungan

"Ini strategi yang sudah berjalan dalam 4 tahun, dalam hubungan tata kelola pemerintahan," lanjut dia.

Tjahjo mengatakan, sinergisitas antara pemerintah daerah dan pusat juga menjadi salah satu program pemerintahan Jokowi yang tercantum dalam Nawacita.

"Kebijakan politis presiden terpilih, Pak Jokowi, dalam konteks membangun hubungan tata kelola pemerintahannya, jelas dalam Nawacita, salah satu poinnya membangun hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam konteks semakin efektif dan efisien," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com