Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Pimpin Rapat Darurat Bahas Perusakan Atribut Demokrat

Kompas.com - 18/12/2018, 11:31 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat darurat Partai Demokrat.

Rapat berlangsung di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, Selasa (11/12/2018) siang.

"Kami menyebutnya rapat darurat karena cepat sekali. Kami mengundang Ketua Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Sekjen, Bendum, Komandan Kogasma, bahkan kami mengundang DPD Riau dan DPD Pekanbaru," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan kepada wartawan sesaat sebelum rapat dimulai.

Hinca mengatakan, rapat ini dilakukan untuk menindaklanjuti kasus perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru, akhir pekan lalu.

Terutama, setelah Menko Polhukam Wiranto menyampaikan pernyataan bahwa perusakan itu dilakukan oknum Partai Demokrat dan PDI-P.

Baca juga: Wiranto Terbuka jika SBY Ingin Bertemu Bahas soal Perusakan Atribut Demokrat

"Kami akan merumuskannya dan memberitahukan kepada masyarakat luas agar duduk soalnya terang benderang sehingga tidak perlu tafsir lain atau bikin atau menyiapkan atau membuat malah enggak jelas," kata dia.

SBY sebelumnya sudah menyatakan bahwa ia berbeda pendapat dengan Wiranto.

Menurut SBY, berdasarkan informasi dan kesaksian di lapangan, baik PDI-P maupun Partai Demokrat bukanlah 'master-mind' dan inisiator dari kasus perusakan atribut.

"Menurut kita, pernyataan Menko Polhukam terlalu cepat dan mengkerdilkan soal, menyepelekan soal. Padahal sesungguhnya itu tidak seperti itu," kata Hinca.

Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung secara tertutup.

Atribut berupa poster dan bendera Partai Demokrat di Kota Pekanbaru dirusak orang tak dikenal pada Sabtu (15/12/2018) dini hari.

Baca juga: Kadernya Disebut Terlibat Perusakan Atribut, Demokrat Sebut Ada Indikasi Kriminalisasi

Saat itu, SBY dan Jokowi sama-sama tengah berada di Pekanbaru.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyebutkan, ada ribuan atribut yang dirusak dan diturunkan oleh orang tak dikenal.

Di dekat bendera dan spanduk yang dirusak itu, ada juga deretan bendera parpol lain seperti Partai Golkar, PSI dan PDI-P.

Kondisi bendera parpol pendukung Jokowi itu masih dalam keadaan terpasang baik.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com